Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (foto: Antara)



KBR, Jakarta- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan moratorium izin semen di seluruh Indonesia. Kata dia, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah pusat ragu dengan industri semen.

kata Ganjar    moratorium akan lebih baik karena memberikan kepastian kepada industri semen.

"Kalau perlu dimoratorium. Kirimi surat edaran kepada seluruh, seluruh, bupati walikota termasuk gubernur untuk memoratorium," ungkapnya kepada KBR, Selasa (3/8/2016) malam.

"Saya meminta Jakarta melakukan itu. Kalau perlu, masukkan semen dalam negative list investasi. Saya ingin tahu apakah Jakarta seserius itu," tandasnya lagi.

Ganjar menjelaskan, saat ini di Jawa Tengah banyak investor semen yang mau masuk dan mendirikan pabrik. Beberapa di antaranya bahkan sedang mengurus izin. Moratorium, kata dia, akan memberikan kejelasan kepada investor ketimbang izin dicabut lewat gugatan hukum.

"Itu paling bijaksana," ujarnya.

Ganjar mengatakan, hal ini telah diusulkan langsung kepada Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (2/8/2016). Hal itu disampaikan usai pemerintah menghentikan izin eksploitasi pabrik semen di pegunungan Kendeng.
 

Putusan MA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menunggu proses hukum izin pabrik semen di Rembang yang kini bergulir di Mahkamah Agung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan  tetap menghormati keputusan pengadilan, meski Presiden Joko Widodo meminta izin itu dihentikan.

Kata dia, jika nanti pengadilan membatalkan izin itu, pihaknya akan segera menutup pabrik.

"Sekarang kita harus menunggu upaya hukum," ungkapnya kepada KBR, Selasa (2/8/2016) malam.

"Ketika nanti ada putusan dari pengadilan berkaitan dengan ini, saran saya, ya sudah ikuti saja putusannya. Kalau putusan pengadilan katakanlah memenangkan pihak penggugat (warga) ya sudah pabriknya ditutup. Nggak repot buat saya," ujarnya lagi.

Ganjar menambahkan, pabrik PT Semen Indonesia di Rembang yang sudah 95% jadi akan terus berlanjut pembangunannya. Hanya saja, pabrik itu belum boleh mengambil material dari pegunungan Kendeng. Izin penambangan itulah yang ditunda atas pernyataan presiden.

"Itulah yang akan dikaji ulang," tegasnya.

Ganjar mengatakan, pihaknya tetap terbuka untuk menggelar dialog dengan warga dan perusahaan. Kata dia, upaya itu selalu dibuka. Namun, dia mengingatkan, bahwa apapun hasil dialog tidak bisa membatalkan keputusan pengadilan.

"Itulah cara hidup kita dalam kerangka konstitusi yang benar," katanya lagi.

Pemerintah menghentikan izin eksploitasi pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Izin dihentikan selama setahun sambil dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Hal itu disepakati usai Presiden Joko Widodo bertemu 9 Kartini Kendeng di Istana, Selasa sore. Pertemuan itu berlangsung setelah warga Kendeng itu mendirikan tenda di seberang istana selama 7 hari.
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!