Kiri ke kanan : Tri Agus Susanto, Panata Harianja, dan Robertus Robet dalam jumpa pers dukungan terhadap Koordinator Kontras Haris Azhar di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Menteng Jakarta Pusat, (6/8/2016). (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Forum Akademisi #KamiPercayaKontras mendesak Presiden Joko Widodo mencegah kriminalisasi terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Tri Agus Susanto mengatakan, apa yang dilakukan Haris dan Kontras bukan tindak pidana, melainkan bentuk tanggung jawab warga atas penyelenggaraan kehidupan bernegara.

"Segera menginisiasi komisi khusus kepresidenan untuk membersihkan TNI, Polri dan BNN dari narkoba dan korupsi. Presiden Joko Widodo harus sadar bahwa problem narkoba di Indonesia tidak sesederhana yang dia bayangkan, yang akan selesai dengan melakukan pembunuhan massal terhadap para bandar," kata Tri Agus Susanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Akhir Juli lalu, informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam peredaran Narkoba di Indonesia tersebar melalui media sosial. Ini bermula dari pesan viral Haris Azhar terkait pengakuan gembong narkoba Freddy Budiman padanya 2014 silam.

Baca juga:

Penyebarluasan informasi itu berbuntut panjang. Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi dan TNI menuding Haris mencemarkan nama baik institusi tiga lembaga dan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat aktivis HAM tersebut.


Bentuk Tim Benahi 3 Institusi

Atas pelaporan tersebut, Tri Agus pun menilai, kondisi ini merupakan cerminan arogansi kekuasaan dari Polri, BNN dan TNI. Untuk itu, Forum Akademisi juga meminta Presiden Jokowi membentuk komisi khusus untuk membenahi tiga institusi penegak hukum ini.

Forum Akademisi terdiri atas akademisi berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya, Abdi Rahmat dan Robertus Robet (UNJ), Agus Wahyudi (UGM), Panata Harianja, Anna Margret, Bagus Takwin, Bambang Widodo Umar (UI), Miko Ginting (STH Jentera),  Frans Magnis Suseno (STF Driyarkara), Nugroho Pratomo (Institut Riset Sosial dan Ekonomi), Tirta N Mursitama (Universitas Binus), Atnike Sigiro (Universitas Paramadina) serta Yerry Wirawan (Universitas Sanata Dharma).

Tri Agus Susanto menambahkan, para akademisi yakin Kontras tidak memiliki kepentingan politik maupun motif kriminal dalam mengungkap informasi tersebut ke publik.

"Kontras adalah representasi dari akal sehat masyarakat sipil yang tak punya kepentingan politik maupun motif kriminal dalam menjalankan tugas demokrasi dan kemanusiaan," ujar dia.

Penegak hukum, lanjut Tri, seharusnya menjadikan informasi dari Haris untuk melakukan pembenahan internal. Kata dia, Kepolisian juga seharusnya menjamin keamanan warga negara yang ingin memberikan informasi edukatif dan korektif.

Baca juga: Kontras Siap Buka Data Beking Narkoba Asalkan Presiden Bentuk Tim Khusus

"Kontras memberikan informasi sangat penting yang harus ditelusuri Kepolisian, BNN, dan TNI sebagai tanggung jawab kelemba16gaan untuk melakukan pembenahan institusional secara besar-besaran," ucap Tri.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengapresiasi banyaknya dukungan yang mengalir dari berbagai pihak. Menurutnya, tulisan yang diunggahnya mewakili suara masyarakat yang resah dengan keterlibatan penegak hukum dalam bisnis narkoba.

"Ini momentum buat kita bisa untuk memperbaiki sistem pemenjaraan, memperbaiki penegakan hukum, sistem pencegahan narkoba, banyak pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini, makanya orang pengin berpartisipasi semuanya," ujar Haris.



Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!