Dikritik SBY, Pramono: Itu Obat Kuat Supaya Sehat

Istana merespon kritikan bekas Presides Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, masih sebatas retorika.

Senin, 29 Agus 2016 12:35 WIB

Mensesneg Pratikno (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (kiri) mengamati mesin pembaca film arsip dokumen Kesekretariatan Negara yang dipajang dalam pameran kearsipan

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Istana merespon kritikan bekas Presides Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, masih sebatas retorika.

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, kritikan itu diibaratkan sebagai obat kuat agar kinerja menjadi makin baik.

"Kritik itu obat kuat dan membuat sehat dan kita tahu bahwa kritik itu obat kuat dan bagi Presiden sendiri. Presiden Jokowi tidak ada kata sakitnya tuh di sini itu tidak ada. Kritik itu obat kuat," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kata dia, ini bukti bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak antikritik. Bahkan, pihaknya melihat kritik yang disampaikan bekas Presiden SBY tersebut dari perspektif yang positif. Apalagi Presiden SBY pun pernah berada di posisi yang sama dulu saat menjabat sebagai Presiden.

"Jadi sekali lagi yang sekarang mengkritik pernah dikritik," ujarnya.

Sebelumnya bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun kata dia, selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim itu baru sebatas retorika belaka.

Dia menambahkan, meski mengelu-elukan visi maritim, pemerintah saat ini masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di darat, seperti pembangunan kereta api dan jalan raya. Banyak sektor pembangunan di laut yang belum dikembangkan, seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata, hingga pembangunan masyarakat pesisir.

Dia meminta Presiden Jokowi benar-benar merumuskan visi maritim dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBD untuk daerah kepulauan juga konsepnya harus dibedakan dengan APBD daerah daratan.




Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.