Beking Narkoba, Pelapor Koordinator Kontras Divisi Hukum dari 3 Lembaga

"Apabila yang disebarluaskan itu mengandung kebenaran maka tuduhan persangkaan pencemaran nama baik itu nanti bisa gugur,"

Rabu, 03 Agus 2016 14:10 WIB

Koordinator Kontras, Haris Azhar. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Divisi Hukum Mabes Polri, Badan Pembinaan Hukum TNI, dan Sub Direktorat Hukum BNN melaksanakan rapat terlebih dahulu sebelum melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim. Juru Bicara Polri, Boy Rafli Amar mengatakan, pelaporan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) ini karena  dugaan fitanah dan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kemaren siang itu sudah ada pertemuan awal dulu dari tim hukum Polri, BNN dan TNI sudah rapat. Apa yang saya sampaikan ini adalah hasil keputusan rapat. Artinya ada kesepakatan daripada terhadap hal-hal yang bisa rancu pemahamannya lebih bagus kita selesaikan di jalur hukum," kata Boy di Mabes Polri, Rabu (16/08/03).

Boy mengatakan, ketiga institusi ini meragukan kebenaran isi pembicaraan terpidana mati kasus Narkoba Freddy Budiman kepada Haris. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum supaya mendapat fakta yang sesungguhnya. Menurut Boy, Haris juga berpeluang untuk membuktikan perkataannya melalui proses hukum.

"Apabila yang disebarluaskan itu mengandung kebenaran maka tuduhan persangkaan pencemaran nama baik itu nanti bisa gugur," ujarnya.

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014. Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari Cina. Petugas Polisi, BNN, dan Bea Cukai yang Freddy hubungi menitip harga untuk mengambil keuntungan.

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari Cina seharga Rp 5.000. Sehingga, ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy. Aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir. Selama menjalankan bisnisnya Freddy menyebut sudah ratusan miliar disetor ke aparat.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.