Beking Narkoba, Komnas HAM: Respon Polisi Penentu Reformasi Internal

"Kalau ini dikriminalkan, saya kok agak pesimis kalau dikatakan bahwa proses reformasi internal di Kepolisian berjalan dengan baik."

Rabu, 03 Agus 2016 13:51 WIB

Koordinator Kontras, Haris Azhar. (Sumber: Twitter Haris)



KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai respon Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Koordinator Kontras, Haris Azhar menjadi penentu keberhasilan reformasi internal Polri. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, apabila Haris dikriminalisasi dirinya pesimis reformasi internal berjalan baik.

"Sebenarnya kita bisa melihat dari sini, apakah arus spirit reformasi internal di Polisi itu jalan atau tidak. Kalau ini dikriminalkan, saya kok agak pesimis kalau dikatakan bahwa proses reformasi internal di Kepolisian berjalan dengan baik. Tapi kalau ini ditanggapi secara positif berarti ini sinyal bagus bahwa reformasi Kepolisian sedang berjalan," kata Imdadun Rahmat di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu, (3/08/2016).

Kemarin, perwakilan Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan Haris ke Bareskrim. Haris dilaporkan soal kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman yang Ia beberkan di  media sosial. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu dituduh melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Imdad juga berharap pernyataan Haris disikapi sebagai bagian dari implementasi kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat dan informasi.

"Jadi tidak dinilai secara negatif sebagai pencemaran nama baik. Ini sinyal, ini tanda apakah mau menuju ke kepolisian yang lebih baik atau tidak," ujar Imdad.

Imdad juga berharap agar kejadian ini ditanggapi secara positif oleh institusi Kepolisian, TNI dan BNN.

Sebelumnya, Haris mengaku mendapat informasi dari Freddy Budiman soal adanya keterlibatan pejabat BNN, TNI dan Polri dalam bisnis narkoba yang dijalankannya. Informasi itu didapatkan Haris saat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat jelang Pilpres 2014.

Dari situ, Haris mendapatkan cerita bahwa Freddy hanya sebagai operator dari skala besar bisnis narkoba. Saat ingin mengimpor narkoba dari Cina, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk melancarkan bisnisnya. Freddy melalu Haris, juga mengklaim telah menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat negara. Di antaranya pejabat TNI, Polri, dan BNN.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.