Banjir Lumpur Pulau Merah, Pemkab Layangkan Teguran ke PT BSI

Menurut catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin tambang baru memenuhi separuh kewajiban membangun dam.

Sabtu, 20 Agus 2016 14:19 WIB

Kondisi Pantai Pulau Merah di Banyuwangi yang kecokelatan lantaran tercemar banjir lumpur Tumpang Pitu. (Foto: KBR/ Hermawan)

KBR, Banyuwangi - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, Jawa Timur mengingatkan PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu untuk mematuhi seluruh perencanaan dalam dokumen lingkungan. Termasuk soal pembangunan dam sebagai tempat penampung air hujan sehingga luapan tak mengarah ke wilayah hilir.

Pasalnya, menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo, dari total kewajiban membangun enam dam, PT BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur Banyuwangi dalam beberapa hari terakhir, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir. Termasuk, ke Sungai Katak yang mengalir hingga ke Pantai Pulau Merah.

Padahal, Harry memaparkan, pada awal 2016 lalu kawasan Gunung Tumpang Pitu ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Mestinya, PT BSI selaku kuasa pertambangan harus segera merampungkan seluruh tahapan pada perencanaan dokumen lingkungan.

Baca juga:

"Kalau sudah obyek vital nasional itu bagaimana? Itu sudah obyek vital nasional dan keberadaanya sudah nasional. Berarti sudah otomatis  tidak perlu di-inikan (dirincikan--Red) berarti sudah otomatis," kata Hari Cahyo Purnomo di Banyuwangi, Sabtu (20/8/2016).


Tenggat 3 Bulan

Itu sebab, lanjutnya, pemerintah kabupaten melayangkan surat teguran resmi ke PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu. Isinya, meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban membangun tiga dam dalam tiga bulan ke depan.

Ia pun menjelaskan, perizinan tambang di wilayah ini dimulai pada 2006 melalui penerbitan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan. Saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mulai menjabat per 20 Oktober 2010, terdapat ratusan tahapan izin yang diajukan ke pemerintah. Termasuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.

Kemudian, pada 2007 Pemkab menerbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dan, ada 2008 terbit izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Baca juga: BLH Banyuwangi Klaim Lumpur di Pantai Pulau Merah Tak Berbahaya

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuwangi Chusnul Khotimah mengatakan, dalam perencanaan dokumen lingkungan pertambanagn emas di Bukit Tumpang Pitu, disebutkan saat volume hujan normal, 40 check dam yang dibangun per 60 meter mampu menampung luapan air. Namun apabila kondisi hujan ekstrim atau badai seperti saat ini, maka kata dia diperlukan stormwater dam atau pilihan terakhir adalah dengan menyediakan Environmental Control Dam (ECD). Hingga kini, pembangunan ECD oleh PT BSI menurut Chusnul, belum juga rampung.





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau