[SP3 Karhutla] Pikir-pikir Tempuh Praperadilan, Jikalahari Usahakan Non-litigasi

LSM lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) masih mempertimbangkan langkah praperadilan terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Karhutla.

Sabtu, 13 Agus 2016 16:23 WIB

Anggota Satgas Rakyat Riau Tolak SP3 berunjuk rasa di depan Mapolda Riau di Pekanbaru, Riau. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - LSM lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) masih mempertimbangkan langkah praperadilan terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan dan lahan yang menjerat 15 perusahaan oleh Polda Riau. Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah mengatakan, pihaknya kini masih menempuh jalur non-litigasi atau penyelesaian hukum di luar proses peradilan. Misalnya, dengan meminta dukungan Kepala Sataf Kepresidenan Teten Masduki dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Baca juga: Kejanggalan SP3 Kasus Karhutla di Riau

"Kami masih menggunakan jalur non-litigasi, jadi masih mendesak beberapa pihak untuk membuka dan mencabut SP3 ini. Kalau kemarin kami bertemu KSP dan BRG untuk membantu memberikan dorongan walaupun secara kewenangan BRG jauh karena itu adalah penegakan hukum. Tetapi sebenarnya ada beberapa pilihan, desakan kepada Polda Riau juga kita lakukan," jelas Koordinator Jikalahari Woro Supartinah kepada KBR, Sabtu (13/8/2016).

Desakan mencabut SP3, kata Woro, juga langsung disuarakan ke Mabes Polri. Jaringan LSM penyelamat hutan dan lingkungan, lanjutnya, juga terus mendorong kepolisian untuk membuka kembali berkas 15 kasus tersebut dan melakukan uji publik atas belasan perkara itu.

Di samping itu, pihaknya juga tak henti mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengambil alih kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan ini.

Baca juga:

"Kami juga mendorong KLHK untuk mengambil-alih penanganan kasus pidana untuk 15 perusahaan yang di SP3, itu menurut kita juga salah satu jalan," katanya.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.