Kebakaran hutan dan lahan di Riau. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepolisian didesak mengusut izin guna lahan 15 perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau pada 2015. Ini menyusul dalih kepolisian yang menghentikan penyidikan belasan perkara tersebut lantaran sebagian lahan sedang dalam sengketa.

"Itu nanti disinkronkan dengan kondisi di lapangan, nanti akan ditemukan temuan yang tidak diduga. Yang saya maksud tidak diduga, bisa saja apa yang kita lihat sekarang ini adalah lahan kelapa sawit seolah-olah sah, nanti akan terbongkar itu apakah sawitnya itu, kalau dia di kawasan hutan apakah kawasan hutan itu sudah dilepaskan belum," jelas Pakar Kehutanan IPB, Bambang Hero ketika dihubungi KBR, Sabtu (13/8/2016).

Pakar kehutanan sekaligus saksi ahli pada peradilan Karhutla ini juga mengatakan, langkah tersebut bisa menunjukkan sekaligus menelusuri pihak mana yang harus bertanggung jawab saat kebakaran tersebut terjadi.

"Ini nanti lebih mendalam lagi tidak hanya kasus Karhutla. Ditelusuri lagi status lahannya seperti apa. Kalau sudah diberikan izin, bisa dikejar bupatinya kalau dia bupati atau Gubernur kalau dia lintas provinsi. Bisa jadi yang sekarang ini ditanam bisa dipertanyakan apakah legal atau tidak," jelas Bambang Hero.

Dia pun menambahkan, penelusuran ini bisa dilakukan sembari menunggu langkah praperadilan terhadap Polda Riau atas penghentian penyidikan 15 kasus Karhutla di Riau. Penelitian izin guna lahan, kata dia, dilakukan dengan menelusuri izin lokasi lahan selama beberapa tahun ke belakang.

Baca juga:

"Seperti kasus di Rengat, Indragiri Hulu, orang tahunya itu lahan kepala sawit sudah ditanam belakangan baru terungkap, tempat berdirinya kepala sawit itu kawasan hutan yang belum dialih fungsikan. Akhirnya menurut Tim Planologi KemenLHK, kehadiran kebun kelapa sawit itu illegal," ungkapnya.


Dorong Praperadilan SP3 Polda Riau

Selain itu, Bambang Hero juga mendorong koalisi masyarakat sipil mengajukan praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan 15 kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang diterbitkan Polda setempat.

Untuk itu, Bambang menyarakankan, kelompok penggugat mengumpulkan bukti baru atau novum agar bisa membuka kembali berkas belasan perkara tersebut.

"Kalau ada pihak tertentu mau buka kasus itu melalui pra-peradilan maka dia harus menemukan novum atau bukti baru. Sehingga itu harus ditelusuri dari awal lagi, mulai dari tempat kejadiannya, proses yang terjadi di situ sampai dengan kesimpulan adalah apa yang dilakukan polisi itu dengan temuan baru itu ada yang membedakan atau tidak," papar Bambang.

Baca juga:

Sebab pasalnya, beberapa kali terlibat sebagai saksi ahli dalam dua kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut, Bambang mengaku heran dengan keputusan akhir Polda Riau yang menghentikan penyidikan kasus tersebut. Saksi ahli dalam perkara yang melibatkan PT Riau Jaya Utama dan dan PT Pan United ini mencium kejanggalan pada dasar pertimbangan SP3.

"Ada keanehan juga, kenapa lahan yang terbakar yang jadi sengketa. Kenapa tidak dari dulu lahan yang tidak terbakar masuk sengketa juga," pungkasnya.




Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!