[Beking Narkoba] Senin, Tim Kahar Bakal Dirilis

Sekitar 100 pengacara bakal memberikan dukungannya untuk mendampingi proses hukum Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Sabtu, 06 Agus 2016 23:55 WIB

Koordinator Kontras Haris Azhar (kiri) berorasi pada aksi #MelawanGelap di depan Istana Negara. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Sekitar 100 pengacara bakal memberikan dukungannya untuk mendampingi proses hukum Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang sebelumnya dilaporkan tiga institusi negara atas tuduhan pencemaran nama baik. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, anggota tim kuasa hukum untuk menghadapi upaya kriminalisasi ini rencannaya diumumkan pada Senin (8/8/2016) pekan depan.

"Besok, hari Senin ada press-con pengumuman launching tim kuasa hukum saya, namanya Kahar, kuasa hukum Haris Azhar, itu akan di-launching di kantor Peradi Luhut Pangaribuan, di Jalan Wahid Hasyim jam 1, hari Senin," kata Haris kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Dia pun menyebut jumlah pengacara yang terlibat bisa menembus 100 orang.

"Itu saya update terakhir ada 80, mungkin sudah 100 orang yang gabung di situ. Ada beberapa nama yang setahu saya belum dimasukin, ada yang dari Poso, dari Papua, dari Manado ada yang dari Medan, pada mau gabung semua," paparnya.

Baca juga:

Haris Azhar menyatakan siap menghadapi pelaporan dari TNI, Polri dan BNN. Di samping itu, dia mengatakan tengah melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti atas dugaan keterlibatan pejabat dalam rantai peredaran narkoba di Indonesia.

"Kami bukan hanya menyiapkan data-data saja, kami juga menginginkan respon serius. Kami membutuhkan jaminan dari negara. Kalau memang serius, saya juga ingin melihat sejauh apa kapasitasnya," imbuhnya.

Ia berjanji bakal mengungkapkannya ke publik, setelah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini penting agar ada jaminan data-data tersebut bisa ditindaklanjuti.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.