[Beking Narkoba] PPATK: Aliran Dana Kasus Freddy Sudah di BNN

"Itu hal lain. (Kasus ini gimana?) Kita sulit percaya begitu saja. Kalau seperti itu by cash, jarang pake transfer.

Rabu, 10 Agus 2016 19:41 WIB

Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. (Foto: KBR/M. Ridlo)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut laporan hasil pemeriksaan aliran dana penyelundupan narkoba jaringan Freddy Budiman, sudah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN. Namun, kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, hasil pemeriksaan itu berbeda dengan pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar.

Yusuf enggan merinci  aliran dana tersebut diberikan kepada siapa. Yang pasti, kata dia, aliran dana itu bukan untuk BNN.

"Itu hal lain. (Kasus ini gimana?) Kita sulit percaya begitu saja. Kalau seperti itu by cash, jarang pake transfer. Kalau dia porsinya korupsi atau gratifikasi kita ke KPK, tapi selama ini kita belum menemukan adanya indikasi ke situ,"kata Yusuf kepada KBR, Rabu (10/8/2016).

"(Apakah dana itu yang dilaporkan ke BNN menyangkut ke aparat BNN atau polri?) Bukan itu swasta,"ujarnya


Yusuf menambahkan saat ini belum ada laporan atau aduan dari Koordinator Kontras Haris Azhar soal aliran dana ke aparat hukum, seperti yang diklaim gembong narkoba Freddy Budiman.

Sebelumnya Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan dugaan aliran dana bisa dikerucutkan lewat kaki tangan Freddy Budiman. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjelaskan, kaki tangan itu adalah orang-orang yang mentransfer uang ke para oknum BNN, Polisi dan TNI, seperti pengakuan Freddy. Freddy mengklaim telah mengirimkan setidaknya 450 miliar ke aparat.

"Pakai rekening siapa, kaki tangannya siapa. Itu yang harus kita tahu," ungkapnya. "Kalau kita sudah dapatkan tukang suapnya baru bisa. Walaupun Freddy sudah mati, sebetulnya akan bisa dilacak asal kita menemukan kaki tangannya itu yang menyuapnya siapa," tambahnya lagi. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.