[Beking Narkoba] Menkumham: Sitinjak Sudah Lapor

"Ada informasi-informasi yang sudah disampaikan kepada saya yang belum mau saya share sekarang, pokoknya itu disampaikan ke BNN kira-kira begitu,"

Selasa, 09 Agus 2016 13:55 WIB

Eks Kepala Penjara Nusakambangan Liberty Sitinjak. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly belum mau berbagi soal isi laporan Eks Kalapas Nusakambangan, Liberti Sitinjak. Laporan itu, kata dia, telah disampaikan sebelum Sitinjak menjalani pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kemarin (08/08).

Yasonna Laoly berpesan kepada Sitinjak agar menyampaikan informasi sebenar-benarnya kepada BNN.

"Bahkan sebelum ke sana juga telah melapor ke saya. Dan sekarang beliau sudah kembali. Saya katakan kepada beliau, sampaikan apa yang kamu ketahui dan apa yang benar-benar saja yang diketahui. Jadi sudah disampaikan di BNN. Ada informasi-informasi yang sudah disampaikan kepada saya yang belum mau saya share sekarang, pokoknya itu disampaikan ke BNN kira-kira begitu," kata Yasonna di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Selasa (09/08/2016).

Kata dia, Sitinjak diminta keterangan BNN untuk mengklarifikasi beberapa hal yang disebut oleh Koordinator Kontras Haris Azhar.

"Dia mengklarifikasi beberapa hal yang disebut-sebut pak Haris Azhar di keterangannya yang sudah disampaikan kepada media," ujar Yasonna.

Dalam keterangan Haris, Sitinjak bercerita soal adanya petugas BNN yang meminta kamera pengintai atau CCTV yang memonitor terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman dicabut. Saat itu, Sitinjak masih menjabat sebagai Kepala Lapas Nusakambangan dan kini menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemenkumham mengklaim telah memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) kunjungan ke Lapas Nusakambangan. Kata Yasonna, SOP itu antara lain wajib mengisi buku tamu, penerapan CCTV dan fingerprint.

"Kita punya standar harus mengisi buku tamu, itu jelas. Di buku tamu yang lalu itu pun ada. SOP itu nggak bisa diganggu-ganggu. Siapapun yang meminta, jangan pasang CCTV, matikan ini, ndak ada. Itu sudah SOP, jadi itu kita lakukan," ujar Yasonna.

Oleh karena itu, Kemenkumham akan bekerjasama dengan Kepolisian, BNN maupun lembaga lainnya dalam kasus ini.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.