[Beking Narkoba] Kapolri: Video Freddy Tak Sebut Nama

"Saya tidak akan menjelaskan secara detail, yang jelas itu hanya berisi tentang keterangan Freddy saat dia ditanya oleh seseorang"

Jumat, 26 Agus 2016 16:00 WIB

Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. (Foto: KBR/ M. Ridlo)



KBR, Jakarta- Mabes Polri telah menerima video testimoni Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati dari Kementerian Hukum dan HAM. Kapolri Tito Karnavian mengatakan, isi video tersebut tidak menyebutkan ada pejabat Polri yang menerima sejumlah dana untuk memperlancar bisnis narkoba.

"Saya tidak akan menjelaskan secara detail, yang jelas itu hanya berisi tentang keterangan Freddy saat dia ditanya oleh seseorang dan dia menjelaskan aktivitas dia bahwa dia merasa bersalah dan lain-lain," kata Tito di Mabes Polri, Jumat (26/08/16).

Tito mengatakan, ada dua video yang diterima Mabes Polri. Satu video berdurasi sekitar satu menit dan satu video lagi lebih dari 10 menit. Video tersebut nanti akan diteruskan kepada Tim Pencari Fakta Gabungan untuk diverifikasi.

"Intinya dia (Freddy) menyampaikan curhatnya lah. Dia juga mengatakan ada hal-hal yang berlebihan yang dituduhkan kepadanya," kata Tito.

Hal berlebihan itu seperti ada orang lain yang terlibat tapi tidak ditindak. Tito mengatakan, Freddy mengeluhkan kenapa saya saja yang dihukum, sedangkan pelaku lain tidak.

"Saya tidak bisa ceritakan lebih rinci karena ini materi penyelidikan," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.