SBY-Prabowo Sepakat Berkoalisi Jelang Pilpres, Bagaimana Respons Kubu Jokowi?

Partai Demokrat resmi bergabung dengan koalisi Partai Gerindra untuk pemilihan presiden 2019.

Senin, 30 Jul 2018 18:33 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Senin (30/7). (Foto: ANTARA/ Sigid K)

KBR, Jakarta - Partai Demokrat resmi bergabung dengan koalisi Partai Gerindra untuk pemilihan presiden 2019. Hal ini disepakati usai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto,  Senin (30/7/2018) siang.

Di rumah Prabowo, kedua ketua partai itu melakukan pertemuan tertutup selama dua jam. Usai pertemuan, SBY menyerahkan kepada Prabowo untuk menentukan calon wakil presidennya. Dia menegaskan, partainya solid mendukung Prabowo jadi capres. 

"Kalau ditanya apakah masih ada diskusi pak Prabowo presiden atau tidak, kami datang dengan satu pengertian pak Prabowo adalah calon presiden kita," tegas Yudhoyono dalam pernyataan bersama usai pertemuan di rumah Prabowo, Jl Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Partai Demokrat sudah lama berkeinginan mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres. Namun pada Selasa (24/7/2018) pekan lalu, SBY mengatakan bahwa keinginan itu masih bisa dinegosiasikan.

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama pertemuan, baik hari ini maupun pekan lalu, SBY dan Demokrat sama sekali tidak menuntut dan menyodorkan satu nama pun jadi cawapres. Menurut Prabowo, nama cawapres akan didiskusikan lebih lanjut.

"Jadi kita sepakat bahwa 10 hari ke depan ini kita harus mencermati dan kita harus hadapi dengan teliti dan seksama, dengan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif," jelas Prabowo.

Gerindra saat ini sudah mengantongi dua nama cawapres yang direkomendasikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U): dari kalangan relijius yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Ali Jufri dan individu non-partai ustadz Abdul Somad. Ditambah pula nama putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan satu nama lain yang belum bisa disebut.

Baca juga:

SBY dan Prabowo rencanga bertemu dengan pimpinan PKS sore ini untuk memantapkan koalisi sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus. Partai Demokrat sudah lama ingin mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres. Namun pada Selasa lalu, SBY mengatakan bahwa keinginan itu masih bisa dinegosiasikan.

Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambut baik bergabungnya Partai Demokrat dalam gerbong koalisi oposisi. Direktur Pencalonan Presiden PKS, Suhud Aliyudin mengatakan, kehadiran Demokrat akan memperkuat koalisi yang dibangun.

Terkait formasi capres-cawapres, PKS tetap akan menyokong duet Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. Ini sesuai dengan rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. 

"Pak Prabowo dengan kami, salah satu agendanya membicarakan rekomendasi yang dikeluarkan forum GNPF, Ijtima Ulama yang merekomendasikan Pak Prabowo dengan Pak Salim Segaf sebagai Capres dan Cawapres. Nah ini kan perlu pembicaraan khusus," kata Suhud kepada KBR, Senin (30/7/2018).

Direktur Pencalonan Presiden PKS, Suhud Aliyudin menginginkan posisi partainya tetap diperhitungkan di koalisi oposisi, usai Demokrat masuk gerbang koalisi. Ia mengingatkan, kedekatan Gerindra-PKS yang terjalin sejak lama. Selain itu, telah ada kesepakatan eksklusif antara Prabowo dengan Salim Segaf Al Jufri. 

Senin (30/7/2018) hari ini, koalisi oposisi melakukan pertemuan maraton. Usai Prabowo dan SBY bertemu, giliran Prabowo menyambangi markas PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WIB malam SBY direncanakan bertemu dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman. Menurut Suhud, salah satu yang akan dibahas dalam dua pertemuan itu adalah rekomendasi GNPF Ulama tentang duet Prabowo-Salim Segaf.

Baca juga:


Respon Kubu Jokowi

Koalisi pendukung Joko Widodo menyebut tak terancam dengan merapatnya Partai Demokrat ke koalisi oposisi. Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, justru menyebut bergabungnya dua partai itu dalam satu gerbong koalisi oposisi bakal berdampak baik bagi iklim demokrasi.

Kata dia, pihaknya juga tak masalah apabila Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut merapat ke kubu lawan. 

"Enggak, enggak (terancam). Dalam pesta demokrasi kan memang harus ada lawan kan. Kalau ada calon tunggal justru saya merasa khawatir," kata Firman kepada KBR, Senin (30/7/2018).

"Demokrasi kita tidak akan tumbuh dan berkembang. Justru kami harus hormati sikap politik demikian. Mestinya harus ada perbedaan," tambahnya lagi.

Firman menambahkan, sejauh ini belum ada agenda pertemuan dalam koalisi Jokowi. Partainya menyerahkan sepenuhnya Jokowi untuk menentukan waktunya.

Pertemuan terakhir enam parpol pendukung Jokowi digelar pekan lalu di Istana Bogor. Terkait cawapres pendamping Jokowi, Firman masih berharap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang akan terpilih. Ia juga menepis anggapan bahwa Ketua MUI Maruf Amin yang berpeluang besar menjadi cawapres.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.