Percakapan Indonesia-AS di Balik Krisis dan Kerusuhan 1998

Lembaga riset nonpemerintah National Security Archive (NSA) Amerika kembali membuka puluhan dokumen rahasia pada periode 1996-1999, seputar krisis dan kerusuhan 1998 hingga lengsernya Soeharto.

Rabu, 25 Jul 2018 23:48 WIB

Ilustrasi: tangkapan layar dokumen telegram yang diunggah lembaga riset nonpemerintah Arsip Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat.

KBR, Jakarta - "20 tahun setelah krisis keuangan Asia 1997-1998 dan pengunduran diri diktator Indonesia Soeharto pada Mei 1998, National Security Archive melansir dokumen-dokumen rahasia," begitu Bradley Simpson membuka tulisan untuk puluhan berkas di laman National Security Archive (NSA) atau Arsip Keamanan Nasional.

Brad adalah salah satu peneliti di National Security Archive (NSA)--sebuah lembaga riset nonpemerintah di Universitas George Washington. Ini bukan kali pertama lembaga yang didirikan swadaya oleh sejumlah akademisi dan jurnalis itu membuka dokumen-dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan rahasia.

Sebelumnya, NSA merilis dokumen mengenai izin pembunuhan massal 1965/1966. Ini kali, sebanyak 34 bagian dokumen kembali dibuka. Berkas yang diunggah Selasa (24/7/2018) lalu, beberapa di antaranya berupa telegram diplomatik, ada juga transkrip percakapan antara Presiden ke-2 Indonesia Soeharto dengan Bill Clinton--yang kala itu menjabat Presiden Amerika Serikat. Kesemuanya dilakukan antara Agustus 1997 hingga Mei 1999. Dimana di antara periode itu terjadi krisis ekonomi dan kerusuhan 1998, hingga lengsernya Soeharto (dalam dokumen ditulis Suharto).

"Dokumen-dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan rahasia itu merinci kebijakan AS terhadap Indonesia selama Krisis Keuangan Asia, tanggapan Pemerintahan Clinton terhadap merebaknya protes mahasiswa kepada Soeharto dan, kesadarannya akan keterlibatan Soeharto serta militer Indonesia dalam gelombang penculikan mahasiswa dan aktivis," terang Brad.

Kala itu, Amerika diketahui aktif memantau situasi Indonesia sepanjang 1998. Para petinggi negara itu juga mengamati seteru penentang Soeharto di internal militer. Termasuk pandangan dari sang menantu, Prabowo--yang saat itu beranggapan bahwa mertuanya itu harus turun.


Salah satu telegram percakapan Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth dengan Komandan Kopassus Prabowo Subianto. (Dokumen: tangkapan layar dokumen yang dirilis NSA)

Sebagian dokumen juga menunjukkan bagaimana pemerintahan Clinton menjaga relasi dengan militer Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Dokumen itu juga merekam, betapapun mengetahui militer Indonesia melakukan pelbagai pelanggaran HAM, pemerintah Clinton berlagak seolah tak mengerti.

"Para pejabat AS menyadari keterlibatan militer dalam penculikan dan penghilangan aktivis mahasiswa saat itu, tapi juga memandang adanya perlindungan terhadap militer yang saat itu berperan sebagai pemegang stabilitas politik," tulis pengantar dokumen deklasifikasi, Selasa (24/7/2018).

Soeharto diketahui berkuasa tiga dekade sejak 1966. Kekuasaan itu ia dapatkan menyusul dugaan upaya kudeta Gerakan 30 Septemper pada 1965 di mana kemudian Soeharto mempersalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari situ, setelah Gerakan 30 September, Angkatan Darat Indonesia dan sekutu paramiliternya mempropagandakan pembasmian terhadap PKI serta organisasi afiliasinya. [Simak juga: Sukarno dan Soeharto]

Hingga, diperkirakan menewaskan 500 ribu orang selama Oktober 1965 hingga Maret 1966, memenjarakan lebih dari satu juta orang, sampai pada akhirnya melengserkan Presiden Soekarno dan menggantinya dengan Soeharto. Yang kemudian berkuasa sepanjang 32 tahun berikutnya sebelum digulingkan pada Mei 1998.

Dokumen-dokumen yang baru dirilis pekan ini, menurut Brad, juga menangkap situasi sebelum Soeharto jatuh. Kala itu keuangan Asia mengalami krisis. Diawali ambruknya mata uang Thailand (bath) yang berdampak pada kondisi ekonomi regional, termasuk Indonesia. Mata uang Rupiah pun anjlok, perekonomian goyang. Yang mau tak mau berimpak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

"Krisis keuangan menyoroti kerentanan ekonomi Indonesia dan merebaknya korupsi yang memperkaya Soeharto dan keluarganya serta kroni-kroninya," tulis Brad.

Baca juga:

Merespons itu, organisasi internasional bidang moneter IMF--dengan dukungan Amerika--menawarkan program bantuan. Sebagian dokumen itu juga menggambarkan, hanya pada momen inilah Clinton menekan Soeharto. Kala itu ia membujuk Soeharto agar mengadopsi formula penyesuaian struktural IMF, sebagai syarat dikabulkannya paket bantuan. Yakni, berupa pinjaman senilai total US$43 miliar direncanakan guna mengatasi krisis hingga 1999.

Yang sesungguhnya, putusan tersebut justru memperburuk krisis dan, disebut sebagai salah satu faktor yang memuluskan pelengseran Soeharto.

"Krisis ekonomi memicu kritik terhadap rezim Soeharto, termasuk dari kalangan muslim moderat, politikus oposisi seperti Megawati Soekarnoputri dan gerakan mahasiswa," masih menurut Brad dalam pengantar dokumen deklasifikasi.

Protes besar-besaran pun terjadi pada April dan Mei 1998. Dokumen itu merekam catatan insiden, pada 12 Mei 1998 para tentara Indonesia menembaki demonstran tak bersenjata di Universitas Trisakti. Kala itu massa aksi menuntut Soeharto mundur.

"Pembunuhan itu memperluas protes dan kerusuhan, sejalan dengan pembelotan tokoh kunci pendukung di militer, yang pada 20 Mei memaksa Soeharto mundur dan digantikan wakilnya BJ Habibie. Pemerintahan Clinton mempertahankan dukungan ke Soeharto hingga akhir dan, tetap menganggap militer Indonesia sebagai penjaga stabilitas," masih kata Brad.


Salah satu telegram berisi percakapan antara staf politik di Kedutaan dengan pemimpin organisasi mahasiswa--identitas sumber disembunyikan--mengatakan beroleh informasi dari sumber Kopassus bahwa di internal satuan khusus itu terjadi perpecahan, dan soal penculikan saat itu dilakukan oleh grup empat Kopassus.

Dokumen-dokumen yang baru dirilis ini menambah gambaran mengenai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Termasuk, materi penting yang dimiliki lembaga Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat seperti pendudukan Indonesia atas Timor Timur dan pelanggaran HAM pada pertengahan 1960an.

Deklasifikasi dilakukan oleh Pusat Deklasifikasi Nasional (National Declassification Center), sebuah divisi dari lembaga pemerintah AS National Archives and Records Administration (NARA) bekerja sama dengan National Security Archive, sebuah lembaga nonprofit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, dan berperan penting dalam memindai dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen digital, supaya bisa diakses publik.

Baca juga:

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.