Alasan Jokowi Larang Seskab dan Mendagri Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku dilarang mengikuti pemilihan legislatif 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Selasa, 17 Jul 2018 17:51 WIB

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku dilarang mengikuti pemilihan legislatif 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya, tugas dia sebagai pendamping presiden tidak bisa ditinggalkan. Pramono mengaku menerima keputusan Jokowi tersebut.

"Ada beberapa menteri yang memang tidak diizinkan. Seperti Menteri Dalam Negeri, saya sendiri. Karena memang tugas sehari-hari tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Karena kan Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet melekat dengan presiden," ujar Pramono di kantornya, Selasa (17/7/2018).

Selain dia, Jokowi juga menahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Posisi Tjahjo sebagai Mendagri dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan lembaga penyelenggara pemilu. Sebab selama ini Kemendagri merupakan mitra kerja KPU dan Bawaslu. Menurut politikus PDIP itu, soal ini sudah didiskusikan sejak lama dengan presiden.

Adapun untuk menteri-menteri yang nyaleg, Pramono mengatakan Jokowi sudah mewanti-wanti agar mereka tetap memprioritaskan kerja sebagai menteri. Para menteri itu hanya diperbolehkan kampanye pada Sabtu dan Minggu.

"Siapapun yang akan maju, tetap prioritaskan tugas utama dan mereka diizinkan sosialisasi di dapil masing-masing hanya pada saat Sabtu dan Minggu. Sehingga, tidak mempengaruhi kerja yang bersangkutan."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.