Presiden Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Islam Radikal di Indonesia

"Tidak boleh lagi di antara kita ada yang punya agenda lain, ada yang memiliki agenda politik tersembunyi maupun terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang ber-bhinneka tunggal ika," kata Jokowi.

Jumat, 14 Jul 2017 00:18 WIB

Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada pembukaan Halaqah Nasional Alim Ulama di Jakarta, Kamis (13/7/2017). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali bahwa tidak ada tempat bagi kelompok radikal di Indonesia, termasuk dari kelompok Islam.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Presiden Jokowi mengatakan keberadaan Pancasila dan Islam tidak untuk saling dipertentangkan maupun untuk dipisahkan. Pancasila, kata Presiden Jokowi, merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan, Islam merupakan akidah yang harus dijadikan pedoman bagi para pemeluknya.

"Tuntunan untuk mewujudkan Islam yang wasathiyah, yang moderat, yang santun. Bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal. Islam radikal itu bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia," ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh umat Islam di Indonesia kembali pada semangat ta’awun yaitu semangat bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam semua aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, bermartabat, berkepribadian, adil dan makmur.

"Kita harus berpegang pada komitmen kebangsaan kita. Tidak boleh lagi di antara kita ada yang mempunyai agenda lain, ada yang memiliki agenda politik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang ber-bhinneka tunggal ika. Tidak boleh lagi di antara kita, ada yang memiliki agenda mengganti negara kita dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Presiden.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.