Presiden Jokowi Ungkap Alasan Blokir Telegram

Pemerintah mendeteksi ribuan aktivitas komunikasi yang terindikasi terkait terorisme melalui percakapan Telegram.

Minggu, 16 Jul 2017 15:14 WIB

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah mendeteksi ada ribuan aktivitas komunikasi melalui Telegram yang terindikasi terkait terorisme. Jokowi bahkan mengatakan, pemerintah menemukan instruksi dan arahan dari kelompok teror ke jaringan-jaringannya untuk membuat bom. Komunikasi ini menurutnya terjadi antar-negara.

Pengamatan terhadap aktivitas di Telegram itu menurut Jokowi, sudah dilakukan sejak lama. Kata dia, selama ini jaringan teroris menggunakan Telegram untuk berkomunikasi.

"Oleh sebab itu, keputusan itu dilakukan karena memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat dan lima, tetapi ribuan yang ada di situ yang dikategorikan yang akan mengganggu keamanan negara ini, mengganggu keamanan masyarakat, kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain," jelas Presiden Joko Widodo usai peresmian Akademi Bela Negara di Jakarta, Minggu (16/7).

Baca juga:

Itu sebab, lanjut Jokowi, pemerintah bersikap tegas dengan memblokir Telegram. Kendati kata dia, pihak Telegram mengklaim telah menutup akun yang berhubungan dengan terorisme. Namun menurutnya, masih banyak akun yang lolos sehingga komunikasi dengan antar-kelompok teror dan jaringan di Indonesia tetap berlangsung.

"Telegram mengklaim sudah menutup akun-akun yang berhubungan dengan teroris, tanggapannya? Kenyataannya masih ada ribuan yang lolos dan masih digunakan baik digunakan untuk membangun komunikasi antar negara untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," ungkapnya.

Presiden memastikan, langkah pemblokiran Telegram takkan diikuti dengan penutupan media sosial lainnya. Dia pun menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah bekerjasama dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan untuk membendung akun-akun terorisme.

Baca juga:



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.