Indonesia Pertimbangkan Cabut Pemblokiran Telegram

Juru Bicara Kemenkominfo Noor Iza menjelaskan pemblokiran Telegram dilakukan setelah enam kali surat Indonesia tak ditanggapi.

Minggu, 16 Jul 2017 16:55 WIB

Ilustrasi: Telegram. (Foto: Telegram.org)

KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan untuk mencabut pemblokiran situs percakapan Telegram. Tapi sebelum langkah itu dilakukan, Juru Bicara Kemenkominfo Noor Iza mengatakan harus ada kepastian kerja sama khusus antara Telegram dengan Pemerintah Indonesia.

Kerja sama itu kata dia memastikan pemblokiran konten-konten terorisme melalui percakapan Telegram. Hal tersebut merupakan respon pemerintah terkait permintaan pendiri Telegram, Pavel Durov yang menawarkan kerja sama dengan Indonesia.

"Kami segera berkomunikasi dengan Telegram sesegera mungkin. Kami juga akan memberikan jawaban seperti apa yang disampaikan oleh Durov melalui kanalnya," ungkap Noor Iza saat dihubungi KBR, Minggu (16/7).

"Apa yang disampaikan itu sebetulnya sesuatu yang sangat positif dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah dalam posisi yang tepat. Sehingga Telegram juga akhirnya bersedia membangun komunikasinya," tambahnya lagi.

Baca juga
Noor Iza menambahkan, pemblokiran terhadap Telegram dilakukan lantaran pemerintah menganggap bos Telegram mengabaikan permintaan blokir seluruh saluran publik terkait terorisme.

"Pemblokiran ini sebetulnya tidak serta merta dilakukan begitu saja. Kami bahkan sudah sampai enam kali mencoba mengubungi mereka (Telegram-red) terkait saluran publik yang terindikasi tindakan teror. Namun seluruh permohonan kami itu tidak dijawab oleh mereka," kata Noor.

Sebelumnya bos Telegram Pavel Durov melalui channel resmi di Telegram mengaku lalai tidak segera membalas permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui surat elektronik ke Menkominfo Rudiantara, Durov kemudian menawarkan kerja sama khusus dengan pemerintah Indonesia.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.