Aliansi Sumut Bersatu: Kesepakatan Damai Tak Cukup Redam Konflik

ASB berharap pemerintah melakukan dialog lebih aktif dan mencari upaya-upaya lainnya, agar kedua belah pihak yang berkonflik dapat berinteraksi.

Minggu, 31 Jul 2016 21:33 WIB

Foto Aliansi Sumut Bersatu (ASB).

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Pendiri Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Veryanto Sitohang menyebut kesepakatan yang dihasilkan kemarin tidak cukup meredam konflik yang terjadi di Tanjungbalai Sumatera Utara. 

Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan dialog lebih aktif dan mencari upaya-upaya lain agar kedua belah pihak yang berkonflik dapat berinteraksi dalam situasi yang damai. Aparat, kata dia juga harus memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami melihat bahwa kesepakatan tadi malam tidak menyentuh akar persoalan, jadi menurut saya kalau saya melihat dan membaca apa yang mereka sepakati kemarin itu kecenderungannya masih normatif jadi tidak ada konkrit misalnya bagaimana upaya-upaya damai bisa dilakukan di sana dan apa yang bisa dilakukan untuk kedua belah pihak tidak clear jadi kesannya normatif saja," ujar Veryanto kepada KBR (31/7/2016).  

Veryanto menambahkan, hari ini situasi di Tanjung Balai mulai kondusif dan masyarakat mulai beraktifitas seperti biasa. Kata dia, pasar sudah lebih ramai dan toko-toko mulai di buka pasca pembakaran vihara Jumat lalu (29/7/2016). Sayangnya, Veryanto menyebut sisa-sisa pembakaran ataupun penyerangan di beberapa vihara itu masih terlihat belum semua dibersihkan bahkan tadi siang masih ada asap di beberapa vihara yang dibakar massa.

"Sabtu kemarin kami mendapat info bahwa sebenarnya teman-teman Tionghoa di sana masih was-was atau khawatir akan ada tindakan penyerangan lanjutan bahkan beberapa yang berhasil kami temui dan berbicara dengan mereka bahwa mereka akan pindah atau keluar sementara dari Tanjung Balai. Tapi kemudian hal itu urung dilakukan karena aparat keamanan mulai bergerak dan melakukan penjagaan di beberapa titik di Tanjung Balai," paparnya.

Ia ingin agar rumah ibadah yang menjadi korban pembakaran dapat dibuka kembali dan supaya dapat segera digunakan. Dari laporan tim pendamping yang diterjunkannya, diperoleh data ada 14 tempat ibadah yang mengalami penyerangan, dua di antaranya sudah bisa digunakan kembali yakni satu Vihara dan satu Klenteng.

"Kami juga ingin minta kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan khususnya kepada pihak vihara maupun klenteng yang masih dalam garis polisi atau police line supaya police line ini bisa dicabut kalau penyelidikan sudah dilakukan sehingga rumah ibadat ini bisa segera digunakan karena kami khawatir kalau kemudian nanti police line masih ada di sana dan sisa-sisa penyerangan ataupun pembakaran vihara tidak dibersihkan segera ini juga takutnya membuat rasa cemas lagi atau bahkan trauma terhadap masyarakat Tionghoa yang mungkin akan melakukan ibadah ataupun ritual lainnya di rumah-rumah ibadah," kata dia. 

Baca: Kerusuhan Tanjung Balai, Menkopolhukam: Penyelesaian Bukan dengan Main Hakim Sendiri

Beberapa pihak yang membuat perjanjian pada Sabtu (30/7/2016) itu diantaranya FKUB Kota Tanjungbalai, Forkala Kota Tanjungbalai, Ketua MUI Kota Tanjungbalai, Perwakilan Etnis Tionghoa Kota Tanjungbalai, Perwakilan Etnis Minang Kota Tanjungbalai, Tokoh Agama Kota Tanjungbalai, Sekretaris KNPI Kota Tanjungbalai, Ketua BKPRMI Kota Tanjungbalai, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Tanjungbalai.

Pernyataan sikap tersebut berisi beberapa poin, diantaranya:
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
2. Menjadi contoh/teladan bagi seluruh jajaran/anggota/masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
3. Bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab di Kota Tanjungbalai;
4. Bersedia menjadi penyampai informasi dan mengajak seluruh jajaran/anggota/masyarakat mengenai arti pentingnya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama;
5. Bersama-sama bertekad menjaga kondusifitas dan menolak segala bentuk anarkisme di Kota Tanjungbalai

Baca juga: Kerusuhan Tanjung Balai, SETARA: Pemerintah Harus Ungkap Aktor Penggerak


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta