Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP, Kepala KSP: Dicari Figur Setara

"Kemampuan beliau untuk mengarusutamakan Pancasila."

Jumat, 08 Jun 2018 18:21 WIB

Yudi Latif saat dilantik sebagai Kepala Pelaksana UKP Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/6/2017). (Foto: ANTARA/ Rosa P)

KBR, Jakarta- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) harus mendapat pengganti yang setara dengan Yudi Latif sebagai pemimpin. Moeldoko menilai kapasitas Yudi Latif sudah tidak diragukan sebagai aktivis dan cendekiawan muda.

"Kemampuan beliau untuk mengarusutamakan Pancasila. Backgroundnya luar biasa tentang pemahaman terhadap Pancasila. Kita semua tahu. Kalau beliau mundur, harus dicarikan figur lain yang betul-betul kira-kira kapasitasnya mendekati sama, atau bahkan sama," kata Moeldoko di kantornya, Jumat (8/6).

Kemampuan Yudi dinilai mumpuni untuk bisa mengembalikan Pancasila ke tengah masyarakat. Dengan situasi sekarang, menurut Moeldoko, BPIP perlu segera memiliki pemimpin baru.

Moeldoko mengaku terkejut mendengar keputusan Yudi mundur dari posisi Kepala BPIP. Menurutnya, saat terakhir bertemu satu bulan lalu di Kantor KSP, Yudi sama sekali tidak menyinggung soal rencana tersebut. Yudi Latif, mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kabar itu tersiar melalui akun media sosialnya. Ia juga telah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo, Kamis (7/6/2018).

Melalui surat tersebut, menurut juru bicara presiden Johan Budi, Yudi Latif mundur karena tak sanggup memenuhi kesibukan kepala BPIP ke depannya.

"Peningkatan kapasitas UKP menjadi BPIP yang disetarakan dengan menteri tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Menurut Pak Yudi Latif beliau merasa tidak sanggup karena masih ada urusan keluarga yang perlu diintensiifkan," terang Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/6/2018).

Johan menyampaikan pengunduran diri adalah hak setiap orang. Sampai saat ini, presiden belum membalas surat tersebut. Johan enggan berspekulasi soal alasan lain di balik mundurnya Yudi Latif. Kata dia, presiden hanya menerima informasi berdasarkan surat tersebut.

Dalam suratnya, Johan menambahkan, Yudi Latif juga menyebut transformasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah hampir selesai. Sehingga ke depannya, bisa dilanjutkan oleh wakil ketua BPIP.

Juru bicara presiden Johan Budi juga belum bisa menjelaskan soal hak keuangan Yudi Latif nantinya selama bekerja satu tahun kemarin.

"Yang jelas mereka memang belum memperoleh hak keuangan sampai kemarin ada putusan yang sudah disampaikan Menteri Keuangan. Pak Yudi Latif sudah bekerja dari tahun lalu, bahkan menyusun konsep, SOP, dan sebagainya."

Baca juga:

Pagi tadi, Yudi Latif melalui akun media sosialnya mengabarkan pengunduran diri tersebut. Pada 7 Juni 2018 kemarin terhitung tepat setahun ia menjabat sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang, sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan PIP.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," tulisnya, Jumat (8/6/2018).

Yudi lantas menerangkan, lembaga 'penyemai' Pancasila itu baru menggunakan anggaran sekitar Rp7 miliar sejak dilantik 7 Juni 2017. Tak lama berselang langsung masuk masa libur Lebaran, saat itu ia baru memiliki tiga Deputi. Sementara tahun anggaran sudah berjalan dan, sumber pembiayaan lembaganya harus diajukan melalui APBNP--menginduk pada Sekretaris Kabinet.

"Anggaran baru turun awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian/lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu sebulan untuk menggunakan anggaran. Adapun anggaran 2018, sampai saat ini belum turun," cerita Yudi.


Baca juga:


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang