Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7

Presiden Joko Widodo melantik Yudi Latif sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Rabu (7/6/2017).

Rabu, 07 Jun 2017 12:21 WIB

Presiden Joko Widodo memberi selamat kepada Yudi Latif yang baru dilantik sebagai Kepala Pelaksana UKP Pembinaan Ideologi Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017). (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik 10 nama sebagai pejabat Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sebagai kepala pelaksana UKP-PIP, Jokowi menunjuk Yudi Latif, yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila Jakarta.

Selain itu, Jokowi juga melantik sembilan tokoh masyarakat sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP, yaitu Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Prof Ahmad Syafii Maarif, KH Said Aqil Siradj, KH Maruf Amin, Prof Moh Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Pengangkatan 10 pejabat UKP-PIP itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 tahun 2017.



Usai dilantik, Kepala Pelaksana UKP-PIP Yudi Latif mengatakan lembaga yang dipimpinnya berbeda dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pernah ada pada masa Orde Baru.

Yudi Latif mengatakan jika BP7 dahulu fokus pada penataran hingga ke kabupaten/kota, maka UKP-PIP lebih berperan untuk mengkoordinasikan program-program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang telah dijalankan oleh berbagai lembaga.

Selain itu, kata Yudi, UKP PIP juga akan meracik materi pembinaan Pancasila dengan pemahaman yang lebih mendalam.

"UKP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada, tapi justru bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah dijalankan itu tidak overlapping. Tidak hanya di permukaan, tapi lebih sistematis dan terstruktur. Jadi UKP ini semacam kitchen-nya, dapur-nya. Sedangkan delivery-nya atau juru antarnya nanti melalui lembaga-lembaga yang ada," kata Yudi di Istana Negara, Rabu (7/6/2017).

Yudi menambahkan UKP-PIP akan membantu pelaksanaan program Pancasila di berbagai lembaga supaya bisa lebih fokus.

"Di MPR ada program sosialisasi empat pilar. Nanti kita fokuskan supaya dana negara yang sedikit itu tidak tercecer-cecer, tapi fokus. MPR sosialisasi Pancasila ke kader-kader partai politik. Sementara di Kemendagri fokus menyasar birokrasi itu sendiri," kata doktor sosiologi politik dan komunikasi dari Australian National University (ANU).

Yudi menekankan UKP memiliki kewenangan terbatas, kendati masyarakat memiliki ekspektasi yang besar.

Di tataran pendidikan formal, UKP tidak berwenang memasukkan pelajaran Pancasila ke sekolah. Yudi mengatakan urusan pelajaran tetap menjadi domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementarian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," kata Yudi.

Yudi menyebut akan melakukan pemberdayaan komunitas-komunitas di masyarakat dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila.

"Seperti yang Bung Karno bilang Pancasila itu semula dari komunitas, kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," ujar Yudi yang pernah menulis buku "Negara Paripurna".



Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Ahmad Syafii Maarif mengatakan unit kerja ini dibebani pekerjaan yang berat, terutama dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ia bercermin pada kegagalan dua lembaga sebelumnya yang pernah dibentuk.

"Dulu zaman Bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi), tapi gagal. Kemudian ada P4, gagal lagi. Ini yang ketiga. Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," kata tokoh Muhammadiyah ini.

Menurut Buya, tantangan terberat adalah bagaimana merealisasikan nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima. Buya Syafii mengatakan masalah ketimpangan sosial masih menjadi problem Indonesia sejak masa kemerdekaan.

"Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu, ini dulu. Sila kelima itu sejak kita merdeka, proklamasi itu tidak dijadikan secara penuh dalam strategi pembangunan nasional," tuturnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Majelis Hakim Putus Bebas Terdakwa Kasus UU ITE, Baiq Nuril Menangis Haru

  • Dilaporkan Polisi, Novel Baswedan Tertawa
  • DPR dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan dalam RUU Terorisme
  • Bela Negara Akan Masuk ke Orientasi Mahasiwa Baru

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.