Tak Semua Organisasi Buruh Dukung Prabowo atau Jokowi, Ini Penyebabnya

"Kaum buruh selama ini dimanfaatkan, hanya dijadikan sebagai lumbung suara untuk meraih tampuk kekuasaan."

Rabu, 02 Mei 2018 09:13 WIB

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungan kepada calon Presiden Prabowo Subianto di Istora Senayan, Selasa (01/05). (Foto: Antara)

KBR,Jakarta- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengajak seluruh buruh di Indonesia untuk mendukung Prabowo Subianto, maju dalam Pilpres 2019. Said mengimbau agar semua buruh bisa memanfaatkan media sosial untuk menjaring dukungan lebih besar.

Ia meyakini Prabowo adalah calon presiden yang dapat mengimplementasikan semua tuntutan buruh, hal itu ia yakini lantaran Prabowo dan beberapa Serikat buruh telah menandatangani 10 permintaan buruh dalam hal perbaikan kesejahteraan.

“Gojek, Grab, Garda Metal, SPN semuanya, SPMB, KSPI buruh-buruh yang ada di luar sana, guru honor, tenaga honor siapin semua WA, kamu punya facebook, kamu punya twitter mulai kita melakukan serangan udara, menangkan Prabowo Subianto. Resmi KSPI dalam rapat kerja nasional 28-29 April yang lalu di Hotel Grand Cempaka, memutuskan calon presiden 2019 adalah yang didukung oleh buruh, adalah Prabowo Subianto,” ujar Said, saat berorasi di Istora Senayan, Selasa (01/05/2018).

Said meyakini bahwa Prabowo bisa lebih memahami apa kebutuhan rakyat saat ini. Ia mengatakan tidak akan ada lagi harga sembako yang melonjak tinggi, pengupahan tidak layak bagi para buruh juga masalah PHK yang dari tahun ke tahun tidak pernah usai.

Ia meyakini bahwa semua buruh yakin bahwa dukungan mereka sudah melewati analisi yang panjang, bahkan jauh sebelum pilpres menjadi isu hangat. Said membantah jika dukungan tersebut adalah dukungan bayaran dari partai Gerindra.

Said menegaskan pelaksanaan dukungan tersebut adalah hasil dari iuran para buruh dan hal tersebut tidak dilarang dalam undang-undang atau peraturan apapun. Ia mengatakan iuran merupakan hal yang lumrah dalam menghidupi organisasi.

“40 persen diatur, konsolidasi, advokasi PHK, pembentukan serikat baru itu butuh dana dan sah. Tunjukan pada saya ada tidak serikat yang bisa hidup tanpa iuran. Kami ini bisa senang-senang bukan karena minta dari pak Prabowo, tidak ada sepeserpun, ini murni dari buruh, mereka bisa bersenang-senang itu dari mereka untuk mereka,” ujarnya.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria   belum ada persiapan mekanisme terkait pemenuhan janji pencabutan outsourching dalam kampanye Prabowo  di Istora Senayan kemarin. Menurutnya, secara teknis hal itu akan diatur oleh kementerian terkait. 

"Yang diminta kaum buruh, petani, dan nelayan kan tidak banyak. Tidak berlebihan. Hanya minta UMR memenuhi syarat, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, pengetahuan, teknologi. Semuanya tidak ada yang berlebihan yang diminta. Semuanya sesungguhnya bisa dipenuhi oleh pemerintah dan pihak swasta," kata Riza kepada KBR, Selasa (1/5/18).

Riza menyoroti, pemerintah saat ini sama sekali tidak berpihak kepada buruh dengan mengeluarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Aturan itu semakin memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia, dan kemudian menjadi pesaing pekerja lokal.

Dia menekankan agar menyetop pekerja asing, kecuali yang punya kemampuan. Sebab sudah ada pada aturan sebelumnya, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Satu tenaga asing diikuti 10 tenaga lokal melalui transfer teknologi dan SDM, dengan begitu dapat menyiapkan lapangan kerja," ujar Riza

Kemarion calon presiden yang didukung sebagian organisasi   buruh, Prabowo Subianto menandatangani 10 tuntutan kesejahteraan buruh. Dalam deklarasi yang dilakukan di Istora Senayan, Prabowo mengatakan sepakat untuk mewujudkan 10 poin yang telah dibuat dalam rakernas KSPI pada bulan lalu. 

10 poin tersebut terdiri dari penghapusan peraturan 78 tahun 2015 dan 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, pemanfaatan tenaga kerja kontrak, jaminan sosial, jaminan pendidikan atau beasiswa bagi anak buruh dan lainnya. Namun dalam orasinya setelah melakukan pembacaan tuntutan itu, ia hanya mempertegas permasalahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, ia menganggap dengan ditanda tangani peraturan tersebut maka membuka peluang untuk Asing menguasai kekayaan Indonesia.

“Sekarang ini rakyat kebanyakan tidak merasa memiliki, karena yang memiliki kekayaan di negara ini hanya segelintir saja. Ini bukan Prabowo yang ngomong, ini bank dunia semua mengatakan bahwa Indonesia ini dalam posisi yang tidak adil. Kekayaan hanya dikuasai segelintir orang dan kita lihat kekayaan kita lari terus keluar negeri. Kemudian aset-aset yang vital yang strategis dikuasai oleh kekuatan asing,” ujar Prabowo, kepada wartawan, Selasa (01/05/2018).

Dalam orasinya Prabowo mengatakan  akan merebut kembali kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dia   mengklaim  memiliki data  kekayaan Indonesia yang dimiliki oleh asing dari PBB dan arsip negara, sehingga  yakin bisa menarik kembali aset-aset itu.

Untuk mewujudkan semua poin, Prabowo mengatakan akan menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih baik dengan para buruh.

Kata  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, 10 tuntutan bisa tercapai bila ada  perwakilan buruh dalam pemegang kebijakan seperti pada kementerian ketenagakerjaan, BPJS dan lainnya.

“Istilahnya jangan jatah, wajar kita melakukan kontrak politik harus ada buruh yang bisa mengawal hal itu, kami punya kepentingan isu buruh bisa diselesaikan. Maka kami minta jika Prabowo terpilih, agar menteri tenaga kerja dari buruh seperti di Amerika dan lainnya,” Ujar Said.

Berbeda disampaikan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang memilih tidak memberi dukungan politik di pemilihan presiden tahun depan kepada Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, menilai dua sosok itu tidak berpihak pada perjuangan kelompok buruh untuk menciptakan kesejahteraan bagi para pekerja.

Menurut dia, gerakan buruh selama ini hanya dimanfaatkan untuk menjaring suara.

"Kaum buruh selama ini dimanfaatkan, hanya dijadikan sebagai lumbung suara untuk meraih tampuk kekuasaan. Lalu kemudian menjadi seperti sampah. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kaum buruh," kata Nining saat dihubungi KBR, Selasa (1/5).

KASBI menilai Jokowi gagal memenuhi janji politiknya kepada para buruh tahun 2014. Dia menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang lahir di masa pemerintahan Jokowi. Selain itu, peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 yang dikeluarkan terkait program magang juga dinilai menciptakan model perbudakkan baru.

Di sisi lain, keberpihakan Prabowo terhadap pemenuhan hak para buruh juga menurut Nining patut diragukan. Selain pernah terlibat dalam pelanggaran HAM tahun 1998, informasi KASBI juga menyebut sejumlah masalah ketenagakerjaan dalam perusahaan milik Prabowo di Kalimantan juga tidak diselesaikan.

Kelompok oposisi Jokowi juga selama ini dinilai tidak vokal membela kelas pekerja. Nining menyebut ketika ada buruh dipenjara, serikat pekerja diberangus, hingga masalah kesejahteraan seperti pencabutan subsidi listrik, partai-partai oposisi Jokowi pun tidak menunjukkan perlawanan. Faktor ini juga menambah keraguan gerakan buruh terhadap keseriusan Prabowo.

"Jokowi sebelum naik tampuk kekuasaannya janji politiknya luar biasa terhadap rakyat. Tapi sampai saat ini PP 78 adalah dosa paling besar rezim ini. Kelompok oposisi, ketika buruh di PHK, dipenjara, tidak ada satupun yang hadir untuk memastikan perlindungan terhadap kaum buruh."

Nining memandang sikap sejumlah serikat buruh yang merapat ke kubu Jokowi maupun Prabowo tidak akan membawa dampak positif bagi perjuangan buruh. Sebaliknya, Nining justru mengajak kelompok buruh, nelayan, masyarakat untuk membangun kekuatan politik baru.

Menurut pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan,  isu buruh   cukup strategis dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menarik simpati masyarakat. Kata dia, isu itu   bisa digunakan untuk membentuk citra keberpihakan seorang capres kepada masyarakat kecil.

"Buruh kan diposisikan sebagai masyarakat kecil, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak beruntung secara ekonomi karena struktur dari negara. Itu sebenarnya isu yang pentingnya di situ," kata Hadi saat dihubungi KBR, Selasa (1/5).

Meski begitu, kata dia, deklarasi dukungan sebuah gerakan buruh tetap tidak bisa menjamin perolehan suara para calon. Kendati sejumlah serikat buruh di tingkat nasional sudah mendeklarasikan dukungan mereka kepada Joko Widodo maupun Prabowo, tapi gejolak itu kata Hadi tidak tampak pada gerakan-gerakan buruh di daerah.

Hadi menjelaskan mayoritas serikat pekerja di tingkat daerah hingga tempat kerja sebenarnya tetap fokus pada tujuan utama mereka, mewujudkan kesejahteraan bagi kelas pekerja. Dia menilai permainan politik yang dilakukan serikat-serikat di tingkat nasional justru akan merugikan pergerakan buruh. Salah satunya, menggeser tuntutan mereka ke hal-hal tidak relevan seperti kebijakan tax amnesty.

"Tentu masyarakat tidak bersimpati kalau gerakan buruh mengarah pada gerakan politik. Mereka tidak simpati lagi."

Semestinya, kata dia, para buruh tetap mengkritisi janji politik yang ditawarkan calon presiden. Hadi mencontohkan janji menghapuskan sistem outsourcing yang disampaikan Prabowo yang menurutnya tidak realistis jika dilakukan dalam tempo 5 tahun. Sebab, penghapusan outsourcing bukan hanya kewenangan seorang presiden, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif. Di sisi lain, Jokowi yang sempat berjanji menghapuskan outsourcing di lemabga BUMN pun sampai saat ini belum mampu memenuhi janji tersebut.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.