Sah, 5 Hal Baru dalam Revisi UU Terorisme

"Kami mengimbau pemerintah untuk melaksanakan amanat UU ini sebaik-baiknya"

Jumat, 25 Mei 2018 14:14 WIB

Menkumham Yasonna Laoly (keempat kiri) bersama Ketua Pansus Terorisme Muhammad Syafii (ketiga kiri) menandatangani hasil revisi UU Anti-Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/5). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Revisi UU Terorisme akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (25/5/2018) siang, setelah perdebatan panjang mengenai motif politik dan pelibatan TNI.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan revisi ini akan segera diteruskan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Pihaknya akan berkirim surat ke Istana hari ini juga.

"Sekarang kami mengimbau pemerintah untuk melaksanakan amanat UU ini sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita putuskan," jelasnya kepada wartawan usai sidang paripurna di gedung DPR, Jumat (25/5/2018) siang.

"Setidaknya ada lima hal baru yang tadi sudah kita sahkan. Selain soal korban yang kami berikan kompensasi atau perlindungan, juga soal kelembagaan, dan pelibatan TNI," tambahnya.

Revisi yang intensif disidangkan sejak Senin ini memuat sejumlah hal baru. Pertama,  masuknya "motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan" dalam definisi terorisme. Hal ini dianggap akan membedakan aksi terorisme dari aksi kriminal biasa, meski kemudian diperdebatkan upaya pembuktiannya.

Kedua, TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme yang kewenangannya nanti diatur lebih lanjut lewat Peraturan Presiden (Perpres). Ketiga, polisi bisa menindak orang meski baru tahap perencanaan.

Keempat, masa penangkapan dan penahanan diperpanjang dua kali lipat dan harus melalui izin ketua pengadilan. Kelima, korban aksi terorisme akan mendapat perlidungan dan pemulihan dari negara.

Fraksi PDI Perjuangan awalnya menolak pelibatan TNI dan masuknya "motif politik" ke dalam definisi, namun akhirnya melunak dan sepakat dengan suara fraksi-fraksi lain.

Revisi UU Terorisme dimulai sejak 2016 setelah bom meledak di Thamrin, Jakarta. Pembahasannya macet selama dua tahun, sampai serangan bom di gereja di Surabaya dua pekan lalu membuat pemerintah mendoring DPR mempercepat revisi. 


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang