Kerja Sama Indonesia dengan Negara Pasifik, Redam Isu Kemerdekaan Papua?

"Menko Polhukam ditugaskan untuk membangun hubungan baik dengan mereka, sehingga tidak seperti masa lalu. Mereka cenderung tidak senang Indonesia. (Karena mendukung Papua merdeka?) Salah satunya."

Selasa, 08 Mei 2018 19:05 WIB

Ilustrasi: Sejumlah anggota Aliansi Mahasiswa Papua melakukan orasi mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan khasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Indonesia mengincar kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Niat itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Jumat (4/5/2018) pekan lalu.

Keseriusan menjalin diplomasi ekonomi dengan 14 negara di kawasan Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, dan Solomon salah satunya untuk meredam isu Papua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, selama ini seluruh negara itu kompak menyuarakan ketidaksukaannya pada Indonesia. Dan justru misalnya, mendukung Papua merdeka.

Sehingga, kata Darmin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pun diutus menjajaki kerja sama dengan negara-negara Oceania tersebut.

"Menko Polhukam ditugaskan untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka, sehingga tidak seperti masa lalu. Mereka cenderung tidak senang dengan Indonesia. (Karena mendukung Papua merdeka?) Salah satunya," kata Darmin di kantor presiden, Jumat (4/5/2018).

Untuk kerja sama ini, kata Darmin, pihaknya akan menyusun daftar komoditas dan produk industri yang potensial dipasarkan di negara-negara Pasifik Selatan. Menurutnya, meski dengan luas wilayah yang kecil, negara-negara tersebut menyimpan potensi besar. Kendati ia tak merinci potensi pasar yang bisa digali di negara-negara Pasifik Selatan.

"Artinya itu kan untuk membangun hubungan dengan, ada 14 negara Pasifik Selatan itu lho, kecil-kecil, tapi itu satu suara di PBB karena itu negara merdeka."

Baca juga:

Darmin menerangkan, komunikasi awal diplomasi ekonomi itu telah dimulai Menkopolhukam Wiranto, yang saat itu membawa beberapa pengusaha. Ia berkata, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wiranto meminta dukungan untuk tindak lanjut diplomasi tersebut.

Hal senada diungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani. Menurutnya, negara-negara seperti Solomon, Fiji dan Vanuatu cenderung menyudutkan Indonesia di forum dunia, seperti saat pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Utamanya soal isu Papua. Itu sebab pendekatan melalui kerja sama ekonomi ditempuh.

"Karena memang mereka selama ini di PBB against kita, terutama dalam pembebasan Irian, Papua. Oleh sebab itu dilakukan pendekatan-pendekatan yang sangat baik oleh pemerintah," terang Rosan.

Rosan adalah salah satu yang menemani Menkopolhukam Wiranto saat kunjungan kerja ke negara-negara di Pasifik Selatan.

Kendati Menko Perekonomian dan Ketua Kadin menyampaikan hal tersebut, justru Menkopolhukam Wiranto menampiknya. Menurut Wiranto, hubungan kerja sama dengan negara di Pasifik Selatan tak beda dengan relasi diplomatik lainnya.

"Enggak ada. Itu kerja sama. Waktunya kan, beliau sudah berkali-kali mengatakan sudah saatnya kita membantu, membantu dalam bilateral, multilateral," papar Wiranto.

"Saling membantu itu kan sangat dianjurkan supaya hubungan itu ada timbal balik. Itu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Jokowi menilai, negara-negara itu bisa menjadi pasar potensial baru selain pasar tradisional yang telah ada, seperti Cina dan Eropa.

Baca juga:


Pendekatan Dagang Takkan Hentikan Isu Papua

Pengamat Papua Marinus Yaung menilai pendekatan dagang bukan cara yang ampuh untuk membungkam isu kemerdekaan Papua di kancah internasional. Sekalipun kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Pasifik Selatan mulai dibangun, menurutnya, tuntutan kemerdekaan Papua akan terus bermunculan.

Menurut dosen hubungan internasional dari Universitas Cenderawasih itu, kunci jawaban persoalan ini ada pada komitmen pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

"Dia boleh mengucurkan dana ke Pasifik dengan jumlah yang besar untuk meredam masalah Papua. Silakan saja melakukan hal itu," pungkas Marinus kepada KBR, pada pengujung akhir pekan lalu.

"Tapi ingat baik, itu tidak akan cukup mampu untuk meredam isu Papua muncul lagi di PBB. Karena apa? Karena ini isu kemanusiaan," jelasnya lagi.

Baca juga:

Negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) menyuarakan pelanggaran HAM di Papua di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2017. MSG merupakan organisasi kawasan dengan empat anggota yakni Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, dan Vanuatu.

Dalam organisasi itu, Indonesia berkedudukan sebagai associated member sementara kelompok pro-kemerdekaan Papua, ULMWP, berstatus observer.

Negara-negara Pasifik tersebut memiliki total GDP 20 juta dollar, dibanding Indonesia yang 3 miliar dollar. Marinus mencatat, dalam mengembangkan pengaruh, pemerintah Indonesia "unggul dalam ekonomi" sementara kelompok pro-kemerdekaan "unggul dalam propaganda".



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.