Bertemu Jokowi, Puluhan Sopir Truk Curhat Pungli dan Preman

"Terlalu banyaknya premanisme di jalan, ada juga pungli aparat, sudah saya perintahkan langsung Pak Kapolri, Wakapolri"

Selasa, 08 Mei 2018 14:46 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menerima seorang sopir truk Agus Yuda yang berjalan kaki dari Mojokerto menuju Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Selasa

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri segera menghilangkan pungutan liar dan preman di jalan yang mengganggu distribusi logistik. Perintah tersebut Jokowi sampaikan setelah menerima puluhan sopir truk yang mengeluh maraknya pungli dan preman di jalan lintas Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Jokowi juga mengaku terkejut dengan pemasangan stempel pada badan truk yang menjadi tanda bagi preman meminta uang.

"Terlalu banyaknya premanisme di jalan, ada juga pungli aparat, sudah saya perintahkan langsung Pak Kapolri, Wakapolri segera ditindaklanjuti, tidak bisa seperti itu. Pertama meresahkan, kedua menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (08/05/2018).

Baca:

Jokowi Cerita Pernah Jadi Korban Pungli

Saber Pungli OTT 856 Kasus Selama 8 Bulan

Jokowi berjanji akan menghilangkan semua preman yang meminta uang kepada para sopir truk tersebut. Jika ada polisi yang melindungi preman, atau bahkan ikut memungut uang, Jokowi meminta agar segera dipecat.

Pengemudi angkutan barang menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5).  

Pengemudi angkutan barang menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5). 


Dalam pertemuannya dengan sopir truk tersebut, Jokowi sampai dijelaskan detail lokasi para preman beroperasi. Menurut sopir truk, preman tersebut tersebar di Cirebon, Cakung, perbatasan Aceh dan Medan, Palembang, dan Ogan Ilir. Di berbagai daerah tersebut, ada stempel-stempel khusus yang menjadi tanda, seperti di Medan ada PSDS, Sinar Toba, Sabang Taw, dan Harimau Jalan.

Jembatan Timbang


Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pengelolaan jembatan timbang oleh swasta akan dimulai setelah Lebaran tahun ini. Budi mengatakan, pengelolaan oleh swasta itu untuk menghilangkan pungutan liar yang selama ini dilakukan petugas Dinas Perhubungan kepada sopir truk yang kelebihan muatan.

Ia berkata, saat ini kementeriannya tengah dalam proses lelang untuk menentukan badan usaha pengelola jembatan timbang.

"Kita akan memfungsikan lagi jembatan timbang sesuai dengan fungsinya. Jembatan timbang, saya akan tunjuk swsta nanti, privat. Jadi orang saya mendampingi, swasta yang melakukan. Kalau swasta tidak mampu, ya diberhentikan. Kontrolnya gampang, pakai CCTV dan sebagainya, pakai orang-orang yang disuruh keliling ke mana-mana. Akan kita berikan pada swasta, tender sudah dimulai, supaya mereka tanggung jawab," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan, Selasa (08/05/2018).

Budi menjanjikan pengalihan pengelolaan jembatan timbang akan segera dimulai. Sebagai permulaan, pengelolaan jembatan timbang oleh swasta tersebut akan dimulai beberapa titik di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ia berkata, pungli di jembatan timbang memang sulit dihilangkan, lantaran masih banyak truk yang kelebihan muatan. Ia berkata, kebanyakan perusahaan ekspedisi sengaja melebihkan muatan truk dengan alasan efisiensi waktu dan bahan bakar. Saat kelebihan muatan itulah, sopir truk biasanya memilih membayar pungli ketimbang tak melanjutkan perjalanan.

Budi berkata, pemerintah juga menyiapkan sistem pengukuran muatan truk secara elektronik  agar lebih akurat. Jika diketahui muatannya melebihi ketentuan, truk akan diminta tak melanjutkan perjalanan.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".