Soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Wiranto: Pasti Ada Keputusan

"Suara masyarakat kita tampung dan kita terima. Kehendak masyarakat kita tampung dan kita terima. Tapi kita juga melihat hukum yang ada," kata Wiranto

Senin, 08 Mei 2017 11:33 WIB

Anggota keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/4/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berjanji segera mengeluarkan keputusan politik terkait keberadaan ormas yang berhaluan anti-Pancasila atau ingin mengganti ideologi Pancasila.

Wiranto mengatakan saat ini kementerian tengah mengkaji ormas-ormas yang dinilai tidak searah dengan Pancasila serta mekanisme pembubarannya.

"Tentu kita perlu proses yang benar. Proses yang dapat dipertanggungjawabkan melalui acuan hukum yang berlaku di Indonesia. Suara masyarakat kita tampung dan kita terima. Kehendak masyarakat kita tampung dan kita terima. Tapi kita juga melihat hukum yang ada," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Wiranto mengatakan ormas-ormas yang terbukti nyata anti-Pancasila harus dibubarkan. Ia mengatakan ormas itu tidak bisa dibiarkan hidup di Indonesia yang sudah mengakui Pancasila sebagai ideologi.

"Karena itu kita tunggu saja. Dalam waktu singkat, enggak usah diributkan, pasti ada keputusan," kata Wiranto.

Wiranto menegaskan ideologi Indonesia yaitu Pancasila merupakan kesepakatan kolektif bangsa sejak dulu yang harus dihormati.

"Dan ormas-ormas itu, pada saat mendaftar mestinya juga menghormati dan mengacu kepada hukum yang berlaku dan menghormati ideologi Pancasila," kata Wiranto.

Baca juga:


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan bersikap tegas terhadap ormas yang berpotensi mengancam keamanan bangsa. Jokowi tidak akan membiarkan energi bangsa habis untuk mengurus hal-hal yang tidak produktif.

Ia menyerahkan bentuk-bentuk penyikapan terhadap ormas semacam itu kepada Menko Polhukam Wiranto.

"Jangan sampai energi kita ini habis. Setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita akan ulang-ulang seperti ini? Ndak, ndak. Saya sampaikan ini. Tidak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan oleh Menkopolhukam. Belum tahu akan dilakukan apa," kata Jokowi di Ponpes As-Tsaqafah Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

Suara-suara penolakan terhadap ormas anti-Pancasila terus bermunculan di berbagai daerah. Media sosial juga ramai diisi sorotan nettizen terhadap kelompok-kelompok pendukung khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.