Soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Wiranto: Pasti Ada Keputusan

"Suara masyarakat kita tampung dan kita terima. Kehendak masyarakat kita tampung dan kita terima. Tapi kita juga melihat hukum yang ada," kata Wiranto

Senin, 08 Mei 2017 11:33 WIB

Anggota keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/4/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berjanji segera mengeluarkan keputusan politik terkait keberadaan ormas yang berhaluan anti-Pancasila atau ingin mengganti ideologi Pancasila.

Wiranto mengatakan saat ini kementerian tengah mengkaji ormas-ormas yang dinilai tidak searah dengan Pancasila serta mekanisme pembubarannya.

"Tentu kita perlu proses yang benar. Proses yang dapat dipertanggungjawabkan melalui acuan hukum yang berlaku di Indonesia. Suara masyarakat kita tampung dan kita terima. Kehendak masyarakat kita tampung dan kita terima. Tapi kita juga melihat hukum yang ada," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Wiranto mengatakan ormas-ormas yang terbukti nyata anti-Pancasila harus dibubarkan. Ia mengatakan ormas itu tidak bisa dibiarkan hidup di Indonesia yang sudah mengakui Pancasila sebagai ideologi.

"Karena itu kita tunggu saja. Dalam waktu singkat, enggak usah diributkan, pasti ada keputusan," kata Wiranto.

Wiranto menegaskan ideologi Indonesia yaitu Pancasila merupakan kesepakatan kolektif bangsa sejak dulu yang harus dihormati.

"Dan ormas-ormas itu, pada saat mendaftar mestinya juga menghormati dan mengacu kepada hukum yang berlaku dan menghormati ideologi Pancasila," kata Wiranto.

Baca juga:


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan bersikap tegas terhadap ormas yang berpotensi mengancam keamanan bangsa. Jokowi tidak akan membiarkan energi bangsa habis untuk mengurus hal-hal yang tidak produktif.

Ia menyerahkan bentuk-bentuk penyikapan terhadap ormas semacam itu kepada Menko Polhukam Wiranto.

"Jangan sampai energi kita ini habis. Setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita akan ulang-ulang seperti ini? Ndak, ndak. Saya sampaikan ini. Tidak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan oleh Menkopolhukam. Belum tahu akan dilakukan apa," kata Jokowi di Ponpes As-Tsaqafah Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

Suara-suara penolakan terhadap ormas anti-Pancasila terus bermunculan di berbagai daerah. Media sosial juga ramai diisi sorotan nettizen terhadap kelompok-kelompok pendukung khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"