PKI? Jokowi: Kita Gebuk dan Tendang

"Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada Tap-nya, jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu,"

Jumat, 19 Mei 2017 19:51 WIB

Presiden Jokowi menyaksikan latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Natuna, Jumat (19/05). (Foto: Setkab)


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo  menegaskan akan menggebuk Ormas anti-Pancasila, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini untuk merespon rumor tentang kebangkitan PKI.

Kata dia, PKI jelas telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang menurut Tap MPRS (nomor 25 tahun 1966). Jokowi menekankan Pancasila sudah final dan tidak bisa dibicarakan lagi. Demikian pula dengan NKRI, Konstitusi 1945 dan kebhinekaan merupakan hal fundamental yang harus dipertahankan. 



Peringatan Jokowi ini disampaikan di hadapan 1500 prajurit TNI di Natuna, Kepulauan Riau.

"Kalau ada yang keluar, dari Pancasila dari UUD 1945, dari NKRI, dari kebhinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi, sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada Tap-nya, jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan, payung hukumnya jelas, Tap MPR jelas," kata Jokowi di Natuna, Jumat (19/5/2017).

Jokowi mengingatkan agar tidak termakan dengan isu tentang kebangkitan komunis. Kata dia, pihak asing atau luar adalah yang paling diuntungkan dengan gonjang-ganjing ini.

"Kalau kita masih goyang-goyang, miring-miring, hati-hati, asing yang senang, orang luar yang senang," ujarnya.


Jokowi juga menyoroti maraknya hoaks yang banyak beredar terutama melalui media sosial. Ia menuturkan sering ditanyai oleh pemimpin negara lain tentang maraknya penyebaran berita bohong. Ia mengajak semua kalangan untuk menyaring dan mengklarifikasi berita-berita semacam itu.

"Itulah yang menjadi tugas kita untuk menyaring, mengklarifikasi, agar hal-hal seperti itu, tidak sampai ke masyarakat dalam sebuah berita yang tidak produktif bagi bangsa kita. Jangan sampai tenaga kita ini, energi kita ini habis hanya untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu," tuturnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.