Pimpinan Komisi IV DPR dari PKB Ancam Menteri Susi dengan Hak Angket Cantrang

"Persoalan nelayan sudah hampir tiga tahun tidak ada perubahan. Kalau dialog Ibu Menteri Susi tetap tidak mau juga, kita akan paksa. Alat pemaksanya adalah Pansus atau Angket," kata Daniel Johan.

Kamis, 04 Mei 2017 16:32 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan. (Foto: jpp.go.id/Publik Domain)


KBR, Jakarta - Komisi IV DPR yang membidangi urusan perikanan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdialog dengan nelayan untuk membahas larangan penggunaan cantrang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan kebijakan yang diambil Menteri Susi dikeluarkan secara sepihak tanpa melibatkan kelompok nelayan. Padahal, menurut Daniel, selama ini kelompok nelayan telah menunggu untuk dialog terbuka dengan Menteri Susi.

Daniel yang juga politisi PKB itu memberi waktu dua pekan kepada Menteri Susi untuk berdialog dengan nelayan. Apabila dalam dua pekan dialog tidak dilakukan, kata Johan, maka DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) larangan cantrang ataupun menggulirkan usulan penggunaan hak angket (hak penyelidikan).

"Kalau dalam dua minggu tetap tidak ada dialog, kita akan lakukan dialog secara paksa. Kami akan bentuk Pansus, atau sekalian gulirkan angket. Komisi IV DPR boleh dibilang setuju dengan usulan ini. Persoalan nelayan sudah hampir tiga tahun tidak ada perubahan. Kalau dialog Ibu Menteri Susi tetap tidak mau juga, kita akan paksa. Alat pemaksanya adalah Pansus atau Angket," kata Daniel di Senayan, Kamis (4/5/2017).

Baca juga:


PKB merupakan partai yang belakangan gencar memprotes larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar giat menolak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap tidak selektif dan tidak ramah lingkungan, termasuk cantrang.

Daniel Johan yang juga Wakil Sekjen PKB menambahkan, ia menerima keluhan dari kelompok nelayan terkait larangan penggunaan cantrang, ketika ia menemui beberapa kelompok nelayan di Jawa Tengah. Menurut Daniel, kebijakan Menteri Susi melarang nelayan menggunakan cantrang menciptakan pengangguran massal. Ia menyebut ada 2,4 juta kepala keluarga nelayan menganggur akibat kebijakan itu.

"Sebetulnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan penggunaan cantrang. Yang diperlukan adalah pengaturan untuk me-manage penggunaan cantrang. Misalnya wilayahnya diatur, waktunya diatur, pemberatnya juga diatur," imbuhnya.

Kalangan nelayan terpecah soal aturan larangan pengguna alat tangkap cantrang. Sebagian besar nelayan di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) seperti di Rembang menolak pelarangan itu. Sedangkan, para nelayan di pesisir selatan seperti di Cilacap Jawa Tengah mendukung kebijakan Menteri Susi.
 
Cantrang adalah alat tangkap ikan yang masuk dalam kategori pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Larangan penggunaannya ada di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets). Penggunaan cantrang dianggap tidak selektif, mengancam populasi ikan-ikan berukuran kecil dan dapat merusak ekosistem laut.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi