Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan, Walhi Tuntut Pertamina Perbaiki Ekosistem

"Jangan lupa bahwa ini limbah racun dan berbahaya."

Rabu, 11 Apr 2018 11:26 WIB

Wakapolres Balikpapan Komisaris Pol Yolanda (kanan) beserta peserta lain membersihkan pesisir Pantai Kilang Mandiri di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (4/4). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur Fathur Roziqin meminta Pertamina tidak hanya membersihkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Selain mencemari laut, tumpahnya minyak yang terjadi pekan lalu menurut Walhi juga berdampak pada ekosistem di sekitar tempat kejadian.

Fathur menyebut sejumlah dampak di antaranya rusaknya 17 ribu hektare mangrove, empat kawasan terumbu karang, serta lima kawasan padang lamun yang terancam mati.

"Jangan lupa bahwa ada ancaman serius dan berkepanjangan yang menghantui Teluk Balikpapan. Secara kasat mata memang minyak mampu dilokalisir. Jangan lupa bahwa ini limbah racun dan berbahaya. Bukan soal apa yang tampak di depan mata," ujar Fathur saat dihubungi KBR, Selasa (10/4).

Satu ekor pesut ditemukan mati di pantai, Minggu (2/4) lalu. Selain itu, di hutan mangrove yang terdampak juga terdapat spesies bekantan. Menurut Fathur, tanggungjawab Pertamina tidak bisa berhenti pada proses pembersihan laut dari tumpahan minyak. Perusahaan minyak itu juga harus memulihkan ekosistem yang terdampak. Terakhir, ekonomi nelayan dan masyarakat sekitar kawasan tercemar juga terdampak.

Fathur menyayangkan Pertamina justru berulang kali berupaya menunjukkan bahwa area tumpahan sudah aman. Upaya itu dinilai sebagai upaya perusahaan minyak  memanipulasi fakta. Direktur Eksekutif Walhi itu mengatakan dalam peristiwa ini, pemerintahlah yang berwenang menyatakan status area tersebut.

Walhi meminta pemerintah,   segera memberikan pernyataan resmi terkait status pencemaran di Teluk Balikpapan dan sekitarnya. Fathur melihat masyarakat perlu diberi informasi apakah area tersebut aman untuk dimasuki dan kualitas ikan dari perairan itu.

Walhi juga melihat peristiwa itu semestinya bisa naik ke ranah pidana lingkungan. Sebab kelalaian Pertamina diduga telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena itu, Fathur menegaskan aparat kepolisian juga mesti serius mengusut peristiwa itu.

"Valuasi ekonomi yang dilakukan KLHK bisa memperkuat proses pidana ataupun perdata ke pelakunya. Sembari KLHK berhitung upaya hukum lain, Polda juga segera sampaikan perkembangan penyelidikannya. Kabarnya sudah sampai penyidikan. Tapi jadi tanda tanya besar, sampai hari ini tidak ada langkah hukum yang diumumkan, tersangkanya."


Petugas PT Pertamina membersihkan sampah yang mengandung minyak di kawasan Pesisir Melawai, Balikpapan, Kaltim, Rabu (4/4). (Foto: Antara)

Sebelumnya Pertamina mengklaim pencemaran limbah minyak mentah di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur sudah selesai. Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan penyedotan sudah dilakukan sejak pekan lalu.

Menurut dia, sisa tumpahan tinggal tersisa yang menempel di mangrove dan beberapa area rumah warga. Dalam waktu dekat, Pertamina segera menarik kapal-kapal pembersih yang dioperasikannya.

"Awalnya 15 kapal untuk menangkap minyak di laut. Ditambah jadi 21 kapal. Hari Minggu, karena sebagian besar sudah bersih, kita kurangi sampai 17. Lalu sampai hari ini yang beroperasi 3 kapal, tapi semua masih standby," ujar Adiatma saat dihubungi KBR, Selasa(10/4).

Pertamina juga sudah mengurangi personel yang menangani pencemaran tersebut, dari 234 orang menjadi 170 orang. Kendati masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait siapa penyebab pencemaran, tapi BUMN itu mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang timbul.

Adiatma mengatakan perusahaannya tengah mempersiapkan sejumlah langkah penanganan jangka panjang dari kasus tumpahan ini. Pertamina juga meminta pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta ahli lingkungan untuk menentukan langkah pemulihan yang tepat.

Mereka berencana memperbaiki hutan mangrove yang terpapar tumpahan minyak, membersihkan sisa minyak yang menempel di rumah masyarakat, serta memberdayakan nelayan yang tak bisa melaut karena lautnya tercemar. Namun, juru bicara Pertamina itu belum bisa menjelaskan secara kongkrit program penanganan jangka panjangnya.

"Ini sedang dilakukan pendataan. Sampai malam ini juga belum selesai. Ada yang jaringnya rusak, kapalnya kena minyak."

Menurut Ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan F. Koropitan, untuk membersihkan tumpahan minyak dikawasan laut Balikpapan, tidak cukup dengan melakukan penyedotan minyak oleh kapal. Kata dia, ada upaya lain seperti melakukan lokalisir di beberapa lokasi yang dekat dengan muara ataupun habitat mangrove


"Iya itu salah satu cara, selain cara lain yang biasa digunakan itukan melokalisirnya, nah cuma memang melokalisirnya ini saya engga tahu apa sudah telat atau engga. Karena itukan dalam hitungan jam, karena kalau melihat lokasi yang dekat muara itukan ada sungai ya, kemudian ada jalur pesut, kemudian ada mangrove, kelihatannya untuk melokalisir sudah telat. Jadi cara untuk menyedot yaitu salah satu cara untuk mengurangi dampak, tapi seharusnya begitu ada kejadian langsung dilokalisir," ujar Alan, saat dihubungi KBR, Selasa (10/04/2018).

Alan mengatakan upaya penyedotan minyak seharusnya dilakukan setelah melokalisir beberapa daerah yang dianggap vital sebagai tempat perkembangan ikan ataupun biota laut lainnya.

"Seharusnya melokalisir dulu, karena setelah dilokalisir pasti akan dilakukan penyedotan karena kan minyak muatannya ringan jadi mengambang," ujar Alan.

Ia juga mengatakan upaya penyedotan dengan kapal merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pembersihan. Menurut Alan, upaya tersebut juga tidak akan maksimal, pasalnya menghitung dari lamanya peristiwa itu terjadi sampai saat ini.

Kata dia, ceceran minyak yang  menempel pada terumbu karang dan batang-batang mangrove sulit untuk dibersihkan.

"Kalau dia sudah terlanjur lengket di mangrove ini saya ga bisa patokan berapa lama cepatnya membersihkan, karena kan pembersihannya manual, juga tergantung dari berapa luas area yang terkena. saat ini paling yang bisa diidentifikasi kerugian secara ekonominya, harus ada evaluasinya juga untuk hal itu," ujar Alan.

Alan menambahkan permasalahan ekonomi   seharusnya bisa diselesaikan Pertamina   lebih cepat. Alasannya Pertamina  sudah memiliki data dasar terkait lokasi pesut, mangrove dan muara tempat pembesaran ikan. Sehingga jika ada klaim atau tuntutan dari pihak yang ingin memanfaatkan, pertamina sudah punya catatannya tersendiri.

"Kalau ada informasi baseline itu membantu pertamina untuk mengantisipasi klaim yang akan bermunculan, seperti kasus Montara yang berbatasan dengan Australia yang kena di Nusa Tenggara itu sangat menyulitkan belakang hari. Karena kita tidak punya data, dan kita sulit juga untuk memasukan hal tersebut dalam kajian risiko dan evaluasi ekonomi. Tapi untuk masalah Balikpapan ini yang saya tahu Pertamina sudah punya datanya." ujarnya.

Sementara itu Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifki Effendi Hardijanto mengatakan bersama   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung bersama Pertamina untuk memantau penyedotan tumpahan minyak di perairan Balikpapan. Namun ia engga berkomentar lebih lanjut tentang hasil pemantauan tersebut.

Dia menyerahkan seluruh hasil pemantauan kepada KLHK dan Pertamina.

"Biar diurus sama pertamina dan KLHK. (KKP juga turun?) Iya, kitakan stakeholder. Ekosistem kena, ikan kena kita elaborasi semuanya. Kita tidak  mau terlalu ributlah biar KLHK yang memimpin," ujar Rifky saat dihubungi KBR, Selasa (10/04/2018).

Kata Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi  masih menunggu hasil kajian tim yang melakukan penelitian. Kata dia segala bentuk upaya sanksi dan lainnya baru bisa dikenakan saat hasil kajian sudah ada.

"Hasilnya masih nunggu lab, jadi saat ini sample-sample itu sedang dianalisis di pusat kajian dan laboratorium lingkungan yang ada di Serpong. Itu perlu waktu kurang lebih seminggu sampai sepuluh hari sambil dari direktorat jendral penegakan hukum juga melakukan penghitungan perkiraan ganti ruginya," ujar Djati saat dihubungi KBR, Minggu (08/04/2018).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang