Pemerintah Sepakati Solusi bagi Pengungsi Ahmadiyah NTB

Pemerintah NTB dan KSP sepakat bakal membangun rumah khusus bagi jemaat Ahmadiyah yang kini mengungsi di Asrama Transito, Majeluk, Mataram. Pilihan rumah khusus adalah satu di antara tiga opsi solusi.

Rabu, 25 Apr 2018 16:37 WIB

Tempat pengungsian jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito, Mataram, NTB. (Foto: Situs Ahmadiyah.org)

KBR, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal membangun rumah susun khusus bagi jemaat Ahmadiyah yang kini mengungsi di Asrama Transito, Kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan pemprov dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Itu solusi terakhir yang kami sepakati dengan Kantor Staf Presiden. Jadi Kantor Staf Presiden diskusi sama saya dan, beliau-beliau juga komunikasi dengan teman-teman Ahmadiyah," tutur Gubernur NTB Zainul di Mataram, Rabu (25/4/2018).

Meski penyebutannya rumah khusus, namun Zainul menerangkan, nantinya pola pembangunan bersifat terbuka dan berbaur dengan masyarakat lain. Sehingga, kata dia, tak terkesan eksklusif.

"Kesimpulannya adalah teman-teman Ahmadiyah ini akan direlokasi ke rumah susun. Tetapi nanti tidak sendiri, di situ bersama-sama dengan yang lain. Karena prinsipnya adalah kami ingin mengembalikan ke situasi yang normal. Harus ada perjumpaan dan tidak boleh eksklusif."

Baca juga:

Dengan begitu, Zainul berharap, interaksi antara jemaat Ahmadiyah dengan warga lain kembali seperti semula. Ia khawatir jika pembangunan rumah khusus dilakukan secara eksklusif maka akan menimbulkan persepsi lain di tengah masyarakat.

Namun begitu, Gubernur Zainul melanjutkan, lokasi pembangunan rumah khusus belum dipastikan. Sebab masih menunggu laporan, apakah akan dibangun di Kabupaten Lombok Barat atau Kota Mataram. 

Yang pasti, kata dia, pembangunan tersebut sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses pembangunan rumah khusus bagi jemaat Ahmadiyah ini dilakukan pada 2019 mendatang. Anggaran yang akan digunakan bersumber dari pemerintah pusat. Sementara Pemprov NTB diminta untuk menyiapkan lahan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.