Intimidasi Perempuan dan Anak di Car Free Day, Ini Pesan Wapres JK

"Apalagi ada semacam intimidasi. Jangan terjadi hal itu,"

Senin, 30 Apr 2018 14:42 WIB

Tangkapan video viral intimidasi terhadap perempuan dan anak di ajang car free day, Minggu (300418). (Sumber: Youtube Jakartanicus)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden  Jusuf Kalla menyayangkan terjadi intimidasi terhadap warga yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja oleh kelompok yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (29/04). JK mengimbau masyarakat untuk tidak kampanye terkait Pilpres 2019 sebelum waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata dia,   untuk mencegah terjadinya gesekan antar pendukung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Janganlah terjadi katakanlah kampanye belum waktunya. Belum waktunya sudah mulai ada nuansa kampanye, apalagi ada semacam intimidasi kalau itu memang terjadi karena saya sendiri tidak lihat. Jangan terjadi hal itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (30/04/18).

JK mengakui kesulitan mengatur warga untuk tak kampanye sebelum tahapan kampanye dalam Pilpres 2019 dimulai. Ia mengatakan, tak ada aturan yang mengatur kampanye sebelum tahapan pemilu.

"Memang sulit karena kampanye sebelum pemilu tak ada aturannya. Kalau kampanye resmi kan aturannya," ujarnya.

Senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia meminta masyarakat tak terprovokasi  saat hari bebas kendaraan (car free day).

Tjahjo mengatakan, intimidasi tersebut jelas menyalahi aturan Badan Pengawas Pemilu, apalagi ada anak yang menjadi korban. Menurutnya, setiap proses Pilpres tak boleh mengandung kekerasan.

"Itu sudah menyalahi aturan ya. Ya saya kira, marilah kita memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat yang dewasa. Pilihan Pilpres itu kan pada tahap mekanisme kampanye dan hari H pilihan. Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Senin (30/04/2018).

Tjahjo tak berkomentar soal proses hukum yang harus diambil untuk menyelesaikan intimidasi tersebut. Namun, Tjahjo meminta Bawaslu lebih mengantisipasi, agar  intimidasi serupa tak terulang. Apalagi, kata Tjahjo, pasangan calon presiden dan wakil presiden bahkan belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.