Tuntut Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Tokoh Lintas Agama: Mayoritas Tidak Boleh Diam Lag

'Jika mereka dibiarkan terus, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam ini sebagai ormas yang benar dan dibenarkan oleh negara,' kata Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini.

Sabtu, 08 Apr 2017 16:37 WIB

Para tokoh lintas agama dan cendekiawan dalam acara seminar tentang Negara Pancasila vs Negara Agama, di Jakarta, Sabtu (8/4/2017). (Foto: Agus Luqman)

KBR, Jakarta - Sejumlah tokoh lintas agama mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas radikal yang anti-Pancasila dan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan agama.

Desakan itu muncul dalam Semiloka bertajuk "Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila vs Negara Agama" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Kegiatan itu diadakan sejumlah organisasi seperti Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), lembaga Dialog Antara Iman Interfidei, Maarif Institute, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Komnas HAM, Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII), Sejuk, dan lain-lain.

Tokoh-tokoh agama yang hadir dan mendesakkan pembubaran ormas-ormas intoleran dan anti-Pancasila diantaranya Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Albertus Patty, Direktur DIAN Interfidei Elga Marpaung, dan lain-lain.

Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengkhawatirkan jika ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila terus dibiarkan, karena bisa menjadi besar dan mengancam keberlangsungan Indonesia yang majemuk. Desakan pembubaran ormas-ormas itu, kata Helmi, sudah sering disampaikan ke Presiden Joko Widodo maupun Kapolri.

"Jika mereka dibiarkan terus, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam ini sebagai ormas yang benar dan dibenarkan oleh negara. Kalau ini terus berlangsung, lima hingga 10 tahun yang akan datang, maka jumlah orang yang mendukung radikalisme akan terus berlipat-lipat. Bisa dibayangkan, negara kita bisa hancur seperti Suriah, Yaman dan lain-lain," kata Helmi Faisal Zaini.

Helmi Faisal mengatakan sebetulnya umat Islam di Indonesia sejak lama bersikap toleran terhadap agama lain. Ia mencontohkan, keberadaan Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha di Magelang Jawa Tengah tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

"Orang Islam di Indonesia kalau lagi di luar negeri ditanya, apa wisata terkenal di Indonesia, jawabnya 'kami punya Candi Borobudur' candi Buddha terbesar di dunia. Bayangkan, orang Islam mengkampanyekan tempat peribadatan umat Buddha. Ini luar biasa," kata Helmi Faisal.

Namun, kata Helmi, kerukunan umat beragama itu bisa terancam jika ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila dibiarkan berkembang.

Baca: Buya Syafii: Negeri Ini Jangan Sampai Tenggelam karena Penghianat Bangsa
 
Ketua ICMI Pusat Jimly Asshiddiqie menilai selama ini aparat dan pemerintah ragu untuk membubarkan ormas-ormas radikal yang mengajarkan kekerasan, hingga anti-Pancasila. Keraguan itu diperkirakan karena kebingungan mencari landasan hukum dan aturan yang pas.

"Kita tidak usah menunggu undang-undang sempurna, kita tafsirkan saja. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berserikat itu ada batasnya. Berserikat untuk damai. Kalau ada organisasi yang jelas sekali kegiatannya atau maksud tujuannya bukan untuk perdamaian, melainkan untuk kekerasan, untuk permusuhan dan kebencian, dibubarkan saja," kata Jimly.

Jimly mencontohkan dalam kasus keluarnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang, pemerintah pusat bisa membatalkan lebih dulu. Meskipun tetap memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggugat ke pengadilan. Ia yakin banyak hakim yang tercerahkan dan progresif dalam memberikan keputusan hukum baru terhadap ormas-ormas intoleran.

"Misalnya hakim membatalkan Perda. Itu Perda-perda dicabut dulu oleh pemerintah pusat, dibatalkan dulu. Dengan tetap memberi kesempatan Pemda mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Maksudnya adalah untuk membatasi supaya tidak satu persatu Perda itu digugat ke Mahkamah Agung. Kalau satu-satu digugat, kita butuh waktu puluhan tahun. Jadi, jangan ragu-ragu, sikat dulu," kata Jimly.

Sementara itu Ketua PGI Pdt Albertus Patty mengatakan selama ini sebetulnya dasar negara Indonesia sudah final yaitu Pancasila. Mayoritas umat beragama dan warga Indonesia juga tetap mendukung Pancasila. Namun yang menyebabkan tumbuhnya ormas-ormas intoleran adalah karena sikap diam dari mayoritas umat beragama (silent majority).

"Maka, kegiatan hari ini merupakan bentuk upaya kami untuk mengatakan kami tidak mau diam lagi. Kami dukung setiap tindakan-tindakan yang memang merongrong Pancasila dan UUD 1945. Kami dukung setiap tindakan pemerintah yang betul-betul ingin menegakkan keadilan, kesetaraan dan perdamaian di Indonesia. Jadi, pesan utama forum ini adalah; kini saatnya bekerja bersama-sama, kita tidak bisa diam lagi," kata Pendeta Patty.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Saksi Kunci Ungkap Pelaku Penganiayaan La Gode

  • Menko Luhut Sebut Turunnya Perekonomian Bali Akibat Keliru Tentukan Status Gunung Agung
  • KPAI: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Tertinggi
  • Jurnalis di-PHK Tanpa Pesangon, PT Pikiran Rakyat Didenda Ganti Rugi Rp141 Juta

Dan tentu saja di akhir tahun dan menjelang akhir tahun, selalu ada yang baru dan berbeda yang akan dipersembahkan Alfamart pada para pelanggannya.