Tamasya Al Maidah, Kapolri Ancam Tangkap Peserta

"Dalam bahasa yang lebih tegas, saya sampaikan, kita bisa amankan yang bersangkutan paling tidak untuk 24 jam."

Selasa, 18 Apr 2017 08:43 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi (kedua kiri), Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan (kedua kanan) dan Calon Wagub Jakarta Sandiaga Uno (kanan


KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian mengancam akan menindak pengerahan massa saat pemilihan gubernur-wakil gubernur Jakarta putaran kedua 19 April mendatang. Kata dia, aparat bisa menggunakan kewenangan diskresi untuk menjaga proses pemungutan suara.

Tito mengingatkan ancaman ini tidak hanya berlaku bagi kegiatan Tamasya Al Maidah, tetapi juga bagi pendukung kedua pasangan.

"Dalam bahasa yang lebih tegas, saya sampaikan, kita bisa amankan yang bersangkutan paling tidak untuk 24 jam. Apalagi kalau sampai ada yang melakukan kekerasan pidana, bawa senjata tajam, mengintimidasi, itu semua ada pidananya, kita bisa melakukan tindakan hukum pada mereka," kata Tito di kompleks Istana, Senin (17/4/2017).

Tito menambahkan Polda Metro Jaya telah mengeluarkan maklumat larangan pengerahan massa. Kata dia, maklumat yang sama juga dikeluarkan oleh beberapa polda lain.

Tito memerintahkan setiap kapolda untuk mengantisipasi pengerahan massa daerah lain ke Jakarta.

"Kalau ada pengerahan massa menuju Jakarta dengan tujuan politik, maka saya perintahkan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan,"

Menurut Tito,  aparat yang diterjunkan mencapai 65 ribu personil, terdiri dari 20 ribu aparat kepolisian,15 ribu TNI dan sisanya dari anggota Linmas.

 "Dengan kekuatan lebih besar dari pengamanan-pengamanan sebelumnya, Jakarta akan aman," tutur bekas Kapolda Papua ini.

Sebelumnya panitia Tamasya Al Maidah menargetkan 1,3 juta orang hadir. Besok, mereka akan mengawal 13 ribu lebih tempat pemungutan suara.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.