Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. (Foto: BIJB)


KBR, Jakarta- Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) mengklaim  warga akan tetap bertahan di lahan mereka, yang akan dijadikan landasan pacu Bandara Internasional Jawa Barat BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Sekjen FPRS, Bambang Nurdianysah mengatakan warga akan bertahan sampai  Pemprov memperjelas skema pembebasan lahan, ganti untung harga tanah, hingga kejelasan relokasi lahan pertanian mereka.

Saat ini, ujar Bambang, masih ada 1000an keluarga yang menolak pembebasan lahan bandara terbesar kedua setelah Soetta tersebut.

"Tetap menunggu Pemprov Jabar solusi yang akan diberikannya seperti apa. Kalau solusi tanggal 5, ya kami tolak. Kenapa kami menunggu mereka? Karena mereka yang butuh tanah, jadi mereka yang harus ke sini, bukan kami yang harus ke sana. Bukan kami yang harus report-repot," ujarnya kepada KBR, Minggu (16/4/2017).

Pertemuan dengan Pemprov Jabar, 5 Januari lalu, ujar Bambang hasilnya nihil. Warga menolak, sebab Pemprov Jabar menawarkan program alih profesi bagi warga Sukamulya yang mayoritasnya petani jelang usia senja.

Pertemuan itu juga sepakat membentuk tim khusus, untuk mencari solusi dari  keinginan warga terhadap pembebasan lahan itu. Tim dimotori Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, ujar Bambang hingga kini tim tak kunjung dibentuk.

"Tawaran Pemprov bukan program, bukan Grand Desain. Tidak mudah bagi warga yang biasanya petani beralih profesi. Itu hanya sekadar jawaban formalitas," tegasnya.

Dia   menganggap iming-iming Pemprov Jabar soal monumen nama bagi warga yang lahannya mau dibebaskan, sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah.

"Pemprov bilang, nanti ada bikin monumen, ada nama-nama warga yang punya lahan di situ. Kami tidak butuh penghargaan itu. Kami butuh lahan bertani untuk hidup."

Sementara itu Kantor Staf Kepresiden masih menunggu hasil  dari pemerintah provinsi Jawa Barat soal rekomendasi yang diberikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Menurut Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman, rekomendasi itu diberikan pasca mediasi antara warga petani, kepolisian dan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Kata dia, salah satu rekomendasinya adalah  pembebasan lahan harus dibarengi dengan pembangunan masyarakat.

"Itu karena dia yang tahu, dia yang harus bertanggung jawab membuat rencana pengadaan tanah selanjutnya setelah ada peristiwa bentrokan kemarin. Jadi kantor saya  itu merekomendasikan mereka punya rencana pengadaan tanah untuk tahun ini sekaligus juga rencana pembangunan masyarakatnya. Sekaligus itu harus bersama-sama," ungkap Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman saat dihubungi KBR, Minggu (16/4/2017).

Noer Fauzi Rachman   akan mencari tahu sejauh mana rekomendasi KSP dijalankan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, nasib masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka masih terkatung-katung. Pasca pertemuan dengan Pemprov Jabar dan Kantor Staf Presiden KSP Januari lalu, tidak ada kejelasan penyelesain pembebasan lahan untuk pembangungan Bandara Internasonal Jawa Barat BIJB. Mulai dari pembentukan tim untuk mediasi warga dan pemerintah, ganti untung, hingga soal harga tanah.

Hingga malam tadi, KBR belum berhasil menghubungi perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Panggilan dan pesan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Pemprov Jabar, Deny Juanda Puradimaja tak dijawab. Sedangkan asisten IV Pemprov Jabar, M Solihin mengaku tak mengetahui perkembangan kasus. Sementara panggilan dan pesan pendek ke Kepala Dinas Perhubungan Dedy taufik dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Nurdialis pun tak direspon.

Penolakan atas proyek yang digadang-gadang menjadi bandara terluas kedua setelah Soekarno-Hatta ini terjadi sejak 2014. Tahun itu, masih dalam tahap pembebasan lahan. Tapi warga menganggap Pemda tak terbuka mengenai harga jual permeter lahan mereka. Hingga bentrok pun pecah saat pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Majalengka, 17 November 2016 silam.

Desa Sukamulya adalah desa terakhir yang mayoritas lahannya belum dibebaskan untuk bandara. Saat ini, baru 12 hektar lahan yang dibebaskan. Desa Sukamulya terletak tepat di ujung landas pacu bandara. Dari total lahan Sukamulya seluas 731 hektar, 612 hektar di antaranya adalah persawahan.

Proses Pembangunan

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah menyelesaikan 37 persen pembangunan sisi darat (land side) Bandara Kertajati di Majalengka. Juru Bicara Unit Manajemen Proyek BIJB, Wasfan Wahyu Widodo mengatakan, pembangunan sisi darat yang dilakukan BIJB terdiri dari terminal bandar udara, infrastruktur, dan gedung pendukung lainnya.

"Pembangunan oleh PT BIJB sampai akhir Maret kemarin sudah tercatat 37 persen. Jadi yang diharapkan oleh Presiden tentunya keseluruhan selesai November 2017. Kemudian di Februari 2017 sudah bisa beroperasi atau soft launching," kata Wasfan kepada KBR, Minggu (16/04/17).

Ia menambahkan, pembangunan sisi udara (air side) Bandara Internasional Kertajati dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan sisi udara bandara dimulai dari landasan pacu, apron, Air Traffic Controller sampai tempat pengisian bahan bakar.

"Kalau kondisi pembangunan air side itu sudah 80 persen," kata Wasfan.

Wasfan mengklaim sengketa lahan dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati sudah tidak ada lagi. Ia mengatakan, masalah pembebasan lahan yang dimiliki masyarakat sudah diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pembebasan lahan bukan ranah BIJB. Kami sekarang sudah bisa melanjutkan pembangunan sesuai rencana," ujarnya.

Wasfan membenarkan, BIJB bersama seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Kertajati telah melakukan studi banding ke Bandara Internasional Kualanamu dan Bandara Internasional Changi Singapura. Ia mengatakan, kunjungan ini agar masyarakat bisa mengetahui manfaat berdirinya bandara bagi lingkungan sekitarnya.

"Mereka sudah cukup memahami dan mendukung pembangunan Bandara Kertajati," kata Wasfan.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!