Banser Cilacap Turunkan Puluhan Atribut Dukungan Khilafah dan Syariat Islam

"Sekarang itu mungkin mereka kecil, tetapi kalau dibiarkan ya mereka akan besar. Yang kami khawatirkan seperti itu."

Selasa, 04 Apr 2017 11:31 WIB

Anggota Banser Cilacap, Jateng menunjukkan salah satu poster bernada provokatif pendirian negara khilafah. (Foto: KBR/Banser Cilacap)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Cilacap– Barisan Serbaguna Ansor(Banser) NU Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menurunkan paksa puluhan spanduk, banner dan seratusan lebih poster bernada provokatif berisi dukungan negara khilafah dan penerapan syariat Islam.  Komandan Banser Cilacap, Jamaludin Albab mengatakan menurunkan berbagai atribut tersebut mulai Minggu malam. Senin malam ini, kata dia, anggota Banser seluruh Cilacap masih melakukan pencarian spanduk, banner dan poster yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
 
Jamaludin menjelaskan, seluruh atribut yang diturunkan tersebut lantas diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Informasi yang diperolehnya, spanduk yang terpasang itu tak berizin. Spanduk tersebut diidentifikasi dipasang oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
Menurut Jamaludin, penurunan paksa poster tersebut juga merupakan respon atas resahnya masyarakat Cilacap atas munculnya spanduk dan poster bernada provokatif tersebut. Hal ini, kata dia, juga merupakan upaya yang jelas-jelas merongrong pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendasarkan pada keberagaman.
 
Dia juga mengaku gerah lantaran agama Islam yang ditarik ke urusan politik. Dia juga meminta aparat pemerintah menertibkan atribut semacam ini. Sebab, jika dibiarkan kelompok ini membahayakan negara jika sudah tumbuh besar.

“Kami tidak suka ketika agama Islam ditarik ke sana kemari untuk dijadikan alasan oleh orang yang bertanggungjawab terhadap Islam. Apalagi untuk memprovokasi masyarakat yang menjurus ke perpacahan. Mengganggu bhineka tunggal ika. Keberagaman di Nusantara,” tegas Jamaludin Albab, Senin malam (3/4/2017). 

Jamaludin melanjutkan, "sekarang itu mungkin mereka kecil, tetapi kalau dibiarkan ya mereka akan besar. Yang kami khawatirkan seperti itu. Selagi mereka masih memasang akan kami akan turunkan. Setelah pasang, (kami) cabut (langsung)."

Lebih lanjut Jamal mengemukakan, langkah penurunan paksa atribut provokatif tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya memecah belah kerukunan umat beragama. Sebab, isi atribut ini dinilai memprovokasi salah satu kalangan untuk menguasai kalangan lainnya. Padahal, menurut Jamal, Bangsa Indonesia didirikan tak hanya oleh satu golongan melainkan oleh seluruh kelompok yang beraneka ragam.

Bagi dia dan juga anggota Banser, keberadaan ideologi yang menginginkan adanya perubahan atas dasar dan simbol negara harus dilawan. Hal ini akan dilakukan oleh salah satu organisasi dibawah naungan NU itu  terhadap semua unsur yang ingin mengubah dasar negara. Hal itu berlaku tak hanya untuk HTI melainkan untuk kelompok lain yang berusaha mengubah dasar negara.

Jamal menambahkan,  akan terus melakukan perlawanan terhadap agenda-agenda HTI Cilacap yang terindikasi ingin mengubah tatanan negara dan ideologi pancasila.

 
Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau