Pilkada Serentak, Cagub Sumut Boleh Gunakan Dana Kampanye Hingga 84 M

"Kita sudah mengeluarkan SK KPU nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan SK Nomor 50 tahun 2018 tentang pembatasan dana kampanye,"

Rabu, 21 Mar 2018 10:54 WIB

Pasangan calon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat pengundian suara, Selasa (12/02). (Foto: Antara)

KBR, Medan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018 yang semula Rp 83 miliar menjadi Rp 84 miliar. Naiknya batasan dana kampanye tersebut disampaikan anggota KPU Sumut, Benget Silitonga.

"Batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon di Pilgubsu 2018 naik dari Rp Rp 83.291.659.812 menjadi Rp 84.720.380.968. Kita sudah mengeluarkan SK KPU nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan SK Nomor 50 tahun 2018 tentang pembatasan dana kampanye," katanya di Medan, Selasa (20/3/2018).

Perubahan batasan dana kampanye itu telah disampaikan ke masing-masing tim pasangan calon. Menurut Benget, perubahan mengenai batasan dana kampanye ini dilakukan karena adanya penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK).

Pada SK yang baru menurutnya sudah ditetapkan bahwa APK berupa Spanduk dan Umbul-umbul jumlahnya meningkat menjadi 2 buah per desa. Sebelumnya jumlah APK jenis ini hanya 1 untuk setiap desa.

"Perubahan ini berimplikasi pada jumlah APK yang akan diadakan pasangan calon. Inilah yang membuat terjadi kenaikan batasan dana kampanye," terangnya.

Besaran dana kampanye nantinya akan diaudit seperti yang tercatat pada nomor rekening dari masing-masing tim pasangan calon. "Masing-masing pasangan calon pengeluarannya tidak boleh lebih dari jumlah batas dana kampanye," tutup Benget. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.