Tolak PLTU, Koalisi Pajang Spanduk Raksasa di Pantai Batang

"Masyarakat kehilangan pendapatan, mereka kerap mengalami intimidasi hingga kriminalisasi bahkan sebelum PLTU dibangun,”

Kamis, 30 Mar 2017 08:12 WIB

Aksi koalisi menolak PLTU Batang, Kamis (30/03). (Foto: KBR/Sasmito)

AUDIO

KBR, Batang-  Pada Kamis pagi (30/03),  alat berat yang beroperasi di perairan Roban Timur, Batang, Jawa Tengah  sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi Break Free yaitu Greenpeace, Walhi, dan Jatam. Mereka juga membentangkan sebuah spanduk raksasa yang meminta agar proyek pembangunan PLTU Batang tersebut dihentikan. End Coal.

Warga Batang yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani telah berjuang selama 5 tahun lebih, untuk menentang proyek kotor ini. Pasca penandatanganan pencairan dana oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu, masyarakat Batang semakin menderita.

“Akses ke lahan bahkan ke laut ditutup, membuat masyarakat kehilangan pendapatan, mereka kerap mengalami intimidasi hingga kriminalisasi bahkan sebelum PLTU dibangun,” papar Didit Wicaksono, Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

PLTU Batang yang direncanakan akan dibangun disebut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara terbesar di Asia Tenggara berkapasitas 2000 megawatt di tanah dan laut masyarakat Batang.

Jika rencana pembangunan ini diteruskan maka PLTU Batubara ini akan dibangun di atas tanah seluas 226 hektar, memangsa lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati 20 hektar, sawah tadah hujan seluas 152 hektar.  PLTU membikin geram para pegiat ling kungan di antaranya karena  dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban.

Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Kawasan  kaya ikan dan terumbu karang ini  menjadi wilayah tangkapan ikan nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa.  

Masalah lain adalah polusi. PLTU Batang akan memiliki kapasitas 2000 megawatt, dan akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon ke atmosfer. Jumlah itu  setara dengan emisi karbon seluruh negara Myanmar pada t  2009.

“Pembangunan PLTU Batubara telah mengakibatkan dampak lingkungan di berbagai tempat.  Dampak yang sangat nyata terlihat terhadap kehidupan nelayan," ucap Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi.

“Di lokasi-lokasi di mana  PLTU Batubara berada, kehidupan nelayan kecil yang melakukan kegiatan tak jauh dari garis pantai sangat terganggu, hasil tangkapan ikan menurun drastis." Ucapnya.

Dwi menjelaskan, “penolakan terhadap pembangunan ini tidak hanya terjadi di Batang tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Indramayu, Cirebon, Jepara, Bengkulu, dan Cilacap. Dampak kesehatan akibat polusi seperti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan dialami oleh mereka yang tinggal dekat dengan lokasi PLTU Batubara."

Sementara Melky Nahar, Kepala Kampanye Jatam menyatakan.

“Klaim Pemerintah bahwa proyek 35.000 MW akan memenuhi pasokan bagi 13% rakyat Indonesia yang belum teraliri llistrik, agaknya jauh panggang dari api.  Mengingat, sekitar 60% (21.000 MW) dari total 35.000 megawatt pembangkit listrik, justru dibangun di wilayah industri Jawa dan Bali, yang rasio elektrifikasinya sudah hampir mencapai 99%. Artinya, mega proyek ini dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan industri semata," tudingnya.

Masyarakat Batang telah melakukan puluhan aksi di Batang, Semarang, hingga Jakarta. Mereka juga telah melakukan berbagai upaya termasuk menempuh jalur hukum, audiensi dengan berbagai instansi pemerintahan, hingga pergi ke Jepang untuk bertemu dengan investor. Aksi hari ini, menekankan kembali kepada pemerintah dan investor bahwa perjuangan mereka dalam menolak proyek kotor ini belumlah usai.

Para pegiat lingkungan menilai Pembangunan PLTU  bertenaga batu bara ini bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu mencapai kedaulatan pangan dan mewujudkan kedaulatan energi. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin revolusi energi dengan memilih sumber energi terbarukan yang lebih aman dan lebih hijau berkelanjutan, bukan memilih batu bara yang merupakan kontributor terbesar perubahan iklim dan penyebab utama polusi udara mematikan di dunia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!