KSP Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Ambil Langkah soal PT Semen Indonesia

Teten berharap masyarakat bersabar menunggu keluarnya KLHS Kendeng, yang diperkirakan selesai April mendatang.

Rabu, 15 Mar 2017 23:20 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta warga Pegunungan Kendeng Jawa Tengah bersabar menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi aksi "Dipasung Semen" di depan Istana Negara, selama tiga hari ini. Aksi itu digelar untuk menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin operasional pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah.

Teten berharap masyarakat bersabar menunggu keluarnya KLHS Kendeng, yang diperkirakan selesai April mendatang. Teten mengatakan dari KLHS itu nanti dapat diketahui daerah mana saja yang bisa ditambang dan mana yang tidak boleh ditambang, serta perhitungan dampaknya bagi masyarakat.

"Ini yang harus kita duduk kembali lagi nanti (mengacu) hasil KLHS. Kalau misalnya hasil KLHS itu memang... Sebenarnya kenapa perintah Presiden untuk melakukan KLHS, ini sikap Presiden bahwa faktor daya dukung lingkungan harus dipertimbangkan dalam pembangunan," kata Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).

Baca juga:

Teten menambahkan, pemerintah juga menunggu hasil KLHS sebelum memutuskan langkah lanjutan terkait pembangunan pabrik semen. Ia menjelaskan mengapa pemerintah belum mengambil langkah menanggapi tuntutan warga antipabrik semen. Menurut Teten, pabrik PT Semen Indonesia sudah dibangun sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Karena itu, pabrik semen itu tidak bisa dihentikan bila tanpa alasan yang jelas.

"Pabriknya karena izin sudah keluar dan sudah dibangun hampir 90 persen, maka ini jalan terus. Ini sudah mulai dari pemerintahan lalu. Ada investasi Rp5 triliun, dan izin sudah keluar. Presiden kemudian memutuskan meminta KLHK melakukan KLHS untuk daerah tambangnya. Karena itu dari pabrik ke tambang sekitar 10 kilometer, kemudian masyarakat Kendeng puas menerima itu. Terima, mau tidak mau. Saya kira sudah selesai. Yang perlu diperiksa lagi itu wilayah tambangnya," kata Teten.

Pabrik semen PT Semen Indonesia dibangun mulai 16 Juni 2014, dengan groundbreaking (peletakan batu pertama) oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto. Pabrik itu tetap dibangun meski mendapat penolakan dari sebagian masyarakat di Rembang. Pabrik itu dibangun dengan dasar izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada 7 Juni 2012.

Sementara itu masyarakat penolak pabrik semen menggunakan landasan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan warga Pegunungan Kendeng, pada Oktober 2016.

Baca juga:

Kaki mulai bengkak

Warga penolak pabrik semen Rembang menggelar aksi "Dipasung Semen" sejak Senin (13/3/2017). Jumlah peserta aksi yang semula 11 orang, pada hari ketiga, Rabu (15/3/2017) bertambah menjadi 20 orang. Mereka membelenggu sepasang kaki mereka hingga betis dengan adukan pasir dan semen.

Aksi itu didampingi tim medis. Salah seorang dokter yang mendampingi peserta aksi, Elis Ernawati menyebutkan hingga hari ketiga ada dua peserta aksi yang kakinya mulai bengkak. Meskipun kondisi fisiknya masih dinyatakan sehat.

"Kita sudah stok obat banyak, bisa untuk 50 orang. Sekarang konsidi mereka masih normal. Tensi, keadaan umum normal. Nadi bagus. Kondisi kaki, meski ada yang bengkak-bengkak di jempolnya, ada satu atau dua," kata Elis di depan Istana Merdeka, Rabu (15/3/2017).

Setiap 30 menit sekali, tim medis memeriksa kondisi kesehatan para peserta pasung kaki. Elis mengatakan meski saat ini kesehatan peserta aksi masih stabil, dia selalu menyarankan mereka agar memperbanyak konsumsi air minum, makan, dan tidur malam yang cukup. Selain itu, peserta aksi juga diminta untuk terus menggerakkan jari-jari kaki agar aliran darah lancar dan tak terjadi pembengkakan.

Jumlah peserta pasung kaki diperkirakan masih akan terus bertambah, jika Presiden Joko Widodo tidak kunjung menemui mereka. Menurut aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunreto, masih ada warga Pegunungan Kendeng yang menyusul ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi itu.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Hadiri KTT OKI, Jokowi Serukan Persatuan Bela Palestina

  • Polisi Ringkus Belasan Terduga Teroris di Sejumlah Daerah
  • Pertamina Wajib Libatkan 40 Persen Pekerja dan Kontraktor Lokal Balikpapan
  • Melbourne Pasang Sistem Anti-Terorisme

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur