Jokowi: Siapapun Pemimpinnya, SDM Adalah Kunci Capai Indonesia Emas 2045

"Siapapun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan SDM menjadi kunci, dalam rangka menghantarkan kita pada Indonesia Emas di 2045."

Senin, 27 Mar 2017 15:00 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (27/3/2017). (Foto: Biro Pers Istana)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo yakin Indonesia bisa masuk jajaran empat besar raksasa ekonomi dunia pada 2045. Pada 2045 nanti, Indonesia akan memperingati seabad usia kemerdekaan.

Presiden Jokowi mengatakan dalam usia seabad, produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan mencapai 9,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp120 ribu triliun. Angka itu mencapai 10 kali lipat dari PDB Indonesia saat ini (sekitar Rp12 ribu triliun).

Sementara itu, Jokowi menargetkan, pendapatan perkapita bakal menyentuh angka 29 ribu dolar AS atau sekitar Rp390 juta.

Dengan perkiraan penduduk Indonesia pada 2045 nanti mencapai 309 juta jiwa, Jokowi mengatakan, angka-angka itu merupakan sebuah lompatan besar.

Jokowi yakin angka-angka itu bisa dicapai dengan peningkatan pembangunan nasional serta pemanfaatan bonus demografi.

"Oleh karena itu saya mengingatkan, siapapun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan SDM menjadi kunci, dalam rangka menghantarkan kita pada Indonesia Emas di 2045. Dan hitung-hitungan kami di 2045 nanti Indonesia, Insya Allah akan menjadi ekonomi empat besar terkuat di dunia. Saya percaya hitungan-hitungan itu, karena yang menghitung adalah jago-jago ekonomi. Siapa yang meragukan Bu Sri Mulayani? Siapa yang meragukan Pak Darmin Nasution? Ini kelas internasional semua," kata Jokowi saat peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-16 di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Jokowi menuturkan ada tiga tahap pembangunan nasional yang mesti dilalui Indonesia agar mampu masuk jajaran negara dengan ekonomi terdepan. Tiga tahap itu adalah pembangunan infrastruktur, industri pengolahan, dan industri jasa.

Saat ini, Indonesia masuk dalam tahap 10 tahun pertama dengan mempercepat pembangunan infrastuktur. Jokowi mengatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan competitiveness (daya saing) lantaran menekan biaya logistik.

"Pelabuhan kita kerjakan tiga shift. Di Kuala Tanjung, Makassar New Port, Tanjung Priok, dan tahun ini akan kita mulai di Sorong. Tanpa itu jangan berharap kita bisa bersaing di era keterbukaan yang tidak bisa kita hambat lagi," kata Jokowi.

Pada 10 tahun kedua, yaitu 2025-2035, masuk tahap pembangunan industri pengolahan. Jokowi mewanti-wanti agar jangan ada lagi menjual bahan mentah ke luar negeri.

"Semuanya harus minimal (dijual) setengah jadi. Jangan sampai kirim lagi dalam bentuk raw materials (barang mentah)," tandas Jokowi.

Satu dasawarsa terakhir, Indonesia harus sudah sampai pada tahap pembangunan industri jasa. Jokowi mengingatkan tentang potensi besar di sektor pariwisata dimana terdapat 10 destinasi pariwisata yang bisa digarap.

"Kekuatan kita sebenarnya adalah di industri pariwisata. Anak-anak muda masuklah ke industri ini, karena amat menjanjikan," kata dia.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.