Jelang Sidang Korupsi KTP Elektronik, Petinggi DPR Bantah Terima Uang

"Kita percayakan kepada penyidik. Apa yang disampaikan KPK maupun pimpinan ini penting adalah follow the money. "

Selasa, 07 Mar 2017 13:00 WIB

Berkas kasus korupsi KTP Elektronik. (Foto: KBR/ Ade I.)


KBR, Jakarta- Ketua DPR Setya Novanto meminta agar kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP segera dituntaskan. Menurutnya, penyelesaian kasus ini bisa membersihkan nama   sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut terlibat.

"Kita percayakan kepada penyidik. Apa yang disampaikan KPK maupun pimpinan ini penting adalah follow the money. Jadi KPK pasti bisa mengetahui alirannya dari mana, yang menerima siapa, tanggal kapan, uang kemana, siapa yang berikan. Pasti KPK bisa mengetahui," ujar Novanto, Selasa (7/3).

Novanto membantah tuduhan adanya pertemuan bagi-bagi duit. Namun ia mengakui pertemuan itu terjadi.

"Kalau saya merasa pertemuan ada, pertemuan-pertemuan itu nantikan sudah masuk teknis dalam penyelidikan di pengadilan. Tapi yang jelas hampir pertemuan itu menurut saya hanya tuduhan saja. (Termasuk minta jatah 5 persen kepada pengusaha sampai 10 persen?) Saya kan waktu itu sebagai ketua fraksi. Sebagai ketua fraksi saya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan dan tentu hal tersebut tidak mungkin saya lakukan melibatkan saya dan gak ada hal-hal lain apalagi saya minta uang atau uang yang beredar ke saya juga tidak pernah ada."

Melalui pesan singkat, Teguh Juwarno yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi BUMN DPR juga membantah telah menerima USD 25 ribu untuk melancarkan proyek e-KTP.

"Saya tidak tahu-menahu soal adanya pembagian duit e-KTP. Saya yakin nama saya dicatut pihak-pihak tertentu," jawab Teguh.

Teguh berharap proses persidangan bisa mengungkap seluruh kebenaran. Dia  memastikan siap dipanggil untuk bersaksi jika diperlukan.

Sebelumnya beredar di  media sosial isi berkas dakwaan KTP Elektronik. Di sana   sederet nama anggota dan bekas anggota DPR disebut-sebut menerima uang suap dari proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. Nama Novanto  sempat disebut oleh M. Nazaruddin. KPK juga telah memeriksa Novanto sebagai saksi. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Golkar itu membantah keterlibatannya.

Dalam berkas itu disebut ada pertemuan di ruang kerja Novanto usai ada  kepastian anggaran proyek e-KTP. Pada pertemuan itu, ada aliran dana kepada Ketua Badan Anggaran saat itu, Melchias Mekeng (USD 1,4 juta), dua orang wakilnya Mirwan Amir serta Olly Dondokambe (masing-masing USD 1,2 juta), dan Tamsil Lindrung (USD 700 ribu). Namun mereka membantah telah menerimanya.

Selain tiga nama itu, nama-nama lain iuga disebut. Beberapa bahkan kembali menjadi anggota DPR di periode ini. Aliran dana sebesar Rp 5 miliar diberikan melalui Miriam S. Haryani kepada petinggi dan anggota Komisi Dalam Negeri DPR kala itu. Mereka yang disebut menerima di antaranya Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, Taufik Effendi (masing-masing USD 25 ribu), Agun Gunandjar, Mustoko Weni, Arif Wibowo, dan nama-nama lain.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.