Ini Kata Presiden Jokowi soal Korupsi e-KTP

"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggarannya dikorup. Saya hanya ingin diproses hukum yang benar, saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini."

Minggu, 12 Mar 2017 16:50 WIB

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ditangani secara transparan dan profesional. Sebab menurut Jokowi, kasus ini berdampak sistemik terhadap administrasi kependudukan. Banyak masalah yang hingga kini bahkan belum rampung.

Misalnya, keterlambatan pengadaan dan masih banyak warga yang belum mendapatkan blanko e-KTP.

"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggarannya dikorup. Saya hanya ingin diproses hukum yang benar, saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. Masalah kekurangan blangko, masalah keterlambatan itu imbas dari problem E-KTP ini. Kita mohon maaf kalau ada problem-problem seperti itu," ungkap Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Baca juga:

Bukan hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga menjadi gamang mengambil keputusan mengenai kelanjutuan proyek ini. Penerapan e-KTP untuk sistem administrasi kependudukan menyeluruh pun alhasil tak kunjung tercapai.

"Akibat masalah ini juga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu karena juga takut, ada 32 yang dipanggil dari Kemendagri, bolak-balik," katanya.

"Masalah besarnya adalah kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. Misalnya urusan paspor, bisa dipakai tanpa harus fotokopi KTP, SIM, Perpajakan, Pilkada, Pemilu, Perbankan semuanya kalau sistem yang kita bangun benar ini sudah rampung,"  lanjut Presiden Joko Widodo. (ika)

Baca juga: Korupsi e-KTP Sangat Sitematis, Terstruktur dan Melibatkan Banyak Instansi

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kenaikan Biaya Haji Tahun 2018 Rp900 Ribu

  • LGBT Tak Bisa Dipidana
  • Dolores The Cranberries Dimakamkan di Kampung Halamannya
  • Penembakan di Kentucky, 2 Siswa Tewas

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.