HEADLINE

Bertemu Menko Luhut, Kepala Bappenas Paparkan Kajian Reklamasi Teluk Jakarta

"Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro hari ini akan memaparkan hasil kajian reklamasi di Teluk Jakarta."

KBR, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro hari ini akan memaparkan hasil kajian reklamasi di Teluk Jakarta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan. Bambang mendatangi kantor Luhut pukul 09.40 wib. Bambang mengatakan, dia akan memaparkan kajian yang salah satunya berisi strategi mencegah penurunan muka air tanah.

"(Mau paparkan hasil kajian reklamasi Teluk Jakarta?) Saya enggak pernah bahas reklamasi kok. Kajian tanggul laut, bukan reklamasi. (Poinnya apa?) Intinya Jakarta butuh tanggul pantai sesegera mungkin, supaya banjir rob berkurang," kata Bambang di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Rabu (08/03/17).

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan sebelumnya lembaganya telah membuat kajian mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Dari kajian tersebut, dia akan menyiapkan sejumlah rencana untuk mencegah penurunan muka air tanah, serta menjamin ketersediaan air bersih untuk wilayah Jakarta.

Bappenas juga merencanakan membuat tanggul di bibir pantai untuk mengatur aliran air dari darat ke laut dan sebaliknya.

Baca juga: Tak Libatkan Nelayan Bahas Reklamasi, Pemerintah Dituduh Abaikan Imbauan PBB

Sebelumnya, pemerintah dianggap tak mematuhi imbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai syarat-syarat kebijakan pembangunan di negara berkembang. Ini menyusul pembahasan kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan NCICD yang tak melibatkan masyarakat terdampak, terutama nelayan.

Padahal pertengahan 2016, pemerintah telah menerima makalah kebijakan dari Koalisi Pakar Independen berisi risiko dan rekomendasi solusi proyek reklamasi dan NCICD. Salah satunya, kata anggota tim pakar Henny Warsilah, mengingatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

"PBB sudah menyarankan pembangunan di negara berkembang sebaiknya mengacu ke paradigma pembangunan inklusif yakni menyertakan partisipasi masyarakat, demokrasi ditegakkan, tidak boleh melanggar hak asasi masyarakat tinggal di kota. Terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, intinya kesejahteraan masyarakat," papar Henny kepada KBR, Selasa (7/3/2017).

Sebab, sekitar 17 ribu nelayan di Teluk Jakarta akan terdampak apabila proyek tersebut berlanjut. Ditambah, solusi pemerintah mengenai rumah susun untuk nelayan, dianggap tak tepat. Pasalnya, lokasi rusun terlalu jauh dari tempat asal.

"Artinya mereka kehilangan pekerjaan. Jadi kan timbul problem sosial yang baru. Kalaupun dibikinkan rumah susun, ya harus yang akomodatif dengan kehidupan mereka sebagai nelayan. Di mana bisa menyimpan kapal," tutur Henny.

Peneliti LIPI ini menambahkan, rekomendasi lain dalam makalah kebijakan adalah penghentian sementara reklamasi Pulau G dan F. Proyek bisa berlanjut hanya jika dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) diperbaiki.

"Kalau pemerintah mau mengambil kebijakan baru, harus berdasarkan kajian itu. Betul tidak sih Jakarta membutuhkan bangunan-bangunan baru sebanyak itu?" tukas Henny.

Makalah Kebijakan yang disusun akademisi, peneliti dan perwakilan koalisi masyarakat lintas bidang dan instansi itu memuat poin-poin masalah apabila reklamasi dan NCICD dilanjutkan. Di antaranya, potensi pencemaran air dan turunnya permukaan tanah.

Baca juga: Sengketa Informasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Ragukan Kajian Reklamasi

Editor: Quinawaty 

• reklamasi teluk jakarta
• Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
• menko luhut binsar panjaitan