Pilpres 2019, Ini Kriteria Partai Pendukung Cawapres Pendamping Jokowi

PPP ingin pendamping Jokowi dari santri

Senin, 26 Feb 2018 09:13 WIB

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDIP Puan Maharani (kiri) seusai pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, Jumat (23/2). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan siapa yang akan mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menuturkan, saat ini partainya bakal berdiskusi dengan sejumlah partai politik yang bersedia mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Kata dia, hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Rapat Kerja Nasional PDIP di Bali yang ditutup Minggu (25/02).

"Sabar saja. Langkah-langkah penting (terkait pengusungan Jokowi-red) masih kami rahasiakan. Belum ada nama. Biar Ketua Umum yang akan menentukan. Kami tidak boleh masuk ke wilayah itu karena memang sudah ada tupoksinya. (Mengenai kriteria?) Tidak ada kriteria tertentu. Rakernas memang tidak membahas kriteria," ujarnya.

Perihal konsolidasi dengan partai politik lain juga diungkapkan Sekretaris Jenderal partai berlogo kepala banteng itu, Hasto Kristianto. Ia mengungkapkan, usai rakernas, dirinya ditugasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menemui Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Meski begitu, Hasto menekankan, pertemuan itu belum akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres.

Partai Pengusung

Sekretaris Jendral Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Jhonny G Plate mengatakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Calon Presiden Joko Widodo pada ajang pemilu 2019 harus memiliki 4 aspek utama yakni, memahami Visi dan Misi bersama, dari Generasi Politik dan memiliki kecocokan. Kata dia,  hal itu diperlukan dalam menjalin kerjasama yang baik.

Jhonny   mengatakan partainya tidak mempermasalahkan asal cawapres pendamping Jokowi, asalkan memiliki keempat syarat tersebut.

“satu elektoral base mau dikatakan Islam mau dikatakan militer, yang kedua chemistry cocok, yang ketiga harus paham program visi misinya, mau dari militer apa dari mana mesti paham itu. Yang keempat harus juga persiapan kalau bisa segera generasi politik. Nah kombinasi dari empat faktor ini  apakah orangnya datang dari unsur keagamaan tertentu, atau unsur sipil atau dari militer atau dari partai politik, apa dari nonpartai politik pasti kita akan putuskan bersama dari empat hal itu,” ujar Jhony, saat dihubungi KBR, Minggu (25/02/2018).

Jhonny juga menekankan pada kesamaan visi misi yang harus saling mendukung. 

“Kita kan ingin lanjutkan program yang sudah adakan. Lalu pak Jokowi juga kan sudah tidak bisa mencalonkan lagi, maka kita harus siapkan juga orang-orang pada tahun 2024 untuk kita calonkan untuk meneruskan rancangan yang sudah baik ini untuk kepentingan negara. Nah untuk siapa yang dipilih kan ada banyak tokoh yang memenuhi syarat itu. Tinggal nanti lihat kombinasinya apa elektoral yang penting, regenerasi politik lebih penting atau chemistrynya.” Ujarnya.

Senada dengan Jhonny, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo mengatakan, hingga saat ini partainya belum membicarakan masalah pemilihan cawapres untuk Jokowi.

“Kita menunggu arahan Ketua Umum AH. Yang perlu dicatat kan AH adalah menterinya pak Jokowi artinya hubungannya cukup dekat. Rasanya nanti ada pembicaraan khusus antara pak Jokowi dan ketua umum. Kami menunggu itu.” Ujar Indra dalam pesan yang diterima KBR.

Selain Golkar dan Nasdem, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi juga mengatakan, partainya memiliki kriteria tersendiri untuk memilih calon pendamping Jokowi nantinya yaitu melengkapi dari segi usia dan memiliki aspek keterwakilan kepada kelompok Islam.

“Pak Jokowi itukan tidak terlalu kuat dalam dukungan komunitas Islam, maka calonnya harus santri dan Islam. Pak Jokowi itukan dari kelompok nasionalis,” Ujarnya.

Menanggapi keinginan partai pendukung itu, Pengamat Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan Presiden Jokowi tidak harus melakukan berbagai manuver politik untuk mendapat dukungan. Kata dia, dengan fokus bekerja dan menyelesaikan semua programnya selama menjadi presiden, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para masyarakat dan elit politik.

Kata Yunarto, untuk melancarkan pencalonan Jokowi  cukup mempertahankan kinerjanya.

“Paling penting untuk seorang incumbent adalah tingkat kepuasan publik. Ketika kekuatan publik seorang incumbent itu diatas 70 persen hampir pasti dia bisa memenangkan pertarungan. Jadi Jokowi menurut saya tidak perlu memikirkan terlalu jauh dengan partai mana berkoalisi, terlalu sibuk berkompromi dengan para elit. Lebih baik fokus kerja, karena tingkat kepuasan publik yang 70 persen ke atas stabil. Menurut saya akan jadi kekuatan terbesar yang akan dilirik partai  manapun dan akan jadi magnet tersendiri baik buat rakyat maupun para elit,” ujar Yunarto, saat dihubungi KBR, Minggu (25/02/2018).

Selain itu menurut Yunarto,   kriteria yang bisa membantu Jokowi dalam pilpres 2019 salah satunya   memiliki kedekatan dengan politik Islam. Pasalnya kata dia, Jokowi dan PDIP sering dibenturkan dengan isu SARA yang jauh dari keislaman.

“Mungkin yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki modal politik yang berasal dari partai, atau latar belakang militer atau latar belakang politik lainnya. Dan faktor lain yang mungkin dibutuhkan saat ini mengingat fitnah yang dituduhkan ke Jokowi adalah fitnah SARA. Lalu kemudian PDIP sering diterpa isu SARA, juga ada upaya kelompok tertentu membentrokkan kekuatan nasional dengan kekuatan Islam." Ujar dia.

Yunarto mengatakan faktor kepartaian tidak begitu berpengaruh dalam pemilihan pasangan untuk Jokowi. Yang paling penting adalah sosok calon memiliki kriteria yang akan berdampak positif bagi program-program dan sosok Jokowi.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".