Fraksi PPP DPR Tolak Wacana Hak Angket Penyadapan SBY

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arsul Sani menyampaikan Partai Demokrat harusnya tidak menggunakan jalur politik untuk kepentingan pribadi partai.

Kamis, 02 Feb 2017 16:21 WIB

Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani. (Foto: dpr.go.id)

KBR, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di DPR menolak wacana penggunaan hak angket atau hak penyelidikan untuk menyelidiki dugaan adanya penyadapan terhadap telepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Wacana itu digulirkan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K Harman. Pada Rabu (1/2/2017), SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat memprotes penyadapan terhadap percakapan teleponnya dengan Ketua MUI Maruf Amin. Protes itu disampaikan setelah Maruf Amin dicecar kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pengadilan kasus penistaan agama pada Selasa (31/1/2017). SBY pun meminta aparat penegak hukum mengusut penyadapan itu.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arsul Sani menyampaikan Partai Demokrat harusnya tidak menggunakan jalur politik untuk kepentingan pribadi partai.

"Isu penyadapan ini kan merupakan persoalan hukum. Nah kalau masalahnya menyangkut dugaan pelanggaran hukum pidana ya harus menggunakan jalur dan instrumen hukum, bukan jalur dan instrumen politik," jelas Arsul melalui pesan singkat, Kamis(2/2).

Baca juga:


Meskipun PPP merupakan pasangan koalisi Demokrat dalam Pilkada DKI, namun Arsul mengatakan hal itu tidak lantas PPP bakal memberi dukungan terhadap usulan hak angket itu.

Arsul memilih untuk meminta Polri turun tangan menyelidiki kuasa hukum Ahok, yang menggulirkan wacana bukti percakapan telepon SBY dan Ketua MUI Maruf Amin.

Pernyataan hampir senada dilontarkan Fraksi PKS di DPR. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya belum bisa mengambil keputusan terkait usulan hak angket itu.

Meski begitu Jazuli menilai usulan hak angket terlalu berlebihan. Sebab, pihak Ahok tidak pernah menyebut telah melakukan penyadapan kepada SBY.

"Kan mereka belum bilang punya penyadapan. Mereka baru bilang ada data. PKS melihatnya bertahap saja. Kan Ahok dan kuasa hukumnya bilang punya data, dicek dulu darimana datanya," kata Jazuli.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.