Bachtiar Nasir: Dana Aksi Bela Islam Capai Rp3 Miliar

Dana itu diklaim untuk membiayai Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 dan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016.

Jumat, 10 Feb 2017 15:09 WIB

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir (kanan) didampingi pengacaranya Kapitra Ampera, ketika mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jumat (10/2/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir mengaku jumlah dana yang masuk ke rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) untuk mendanai Aksi Bela Islam berjumlah Rp3 miliar.

Dana itu diklaim untuk membiayai Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 dan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016.

Bachtiar Nasir mengakui dana sejumlah Rp3 miliar itu masih tersisa. Namun dia membantah dana itu dialihkan ke rekening perorangan pengurus yayasan.

"Dana dipakai untuk konsumsi, untuk yang datang unjuk rasa, sebelumnya juga untuk korban-korban yang luka di aksi 411, untuk informasi, pasang spanduk baliho, operasional dan lain-lain. Sampai kemudian kita sumbangkan juga Rp500 juta ke Aceh dan Rp200 juta ke Sumbawa," kata Bachtiar usai pemeriksaan di Bareskrim, Jumat (10/2/2017).

Baca juga:


Dia tidak menjelaskan berapa sisa dana setelah penyelenggaraan dua aksi unjuk rasa tahun lalu. Namun, Bachtiar mengatakan sisa dana itu akan dipakai untuk membiayai aksi Sabtu (11/2/2017).

Hingga saat ini, kata Bachtiar, rekening itu masih menerima donasi untuk aksi 112.

Hari ini, Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik kepolisian mencurigai ada pengalihan aset yayasan kepada pendiri, pengurus, atau penasehat yayasan.

Bachtiar mengakui bekerjasama dengan yayasan tersebut, meminjam rekening yayasan untuk menampung dana sumbangan masyarakat. Namun, ia mengklaim tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan yayasan.

Yayasan Keadilan Untuk Semua tercatat menjadi salah satu nama yang didaftarkan dalam rekening penampung dana sumbangan aksi 212 Desember tahun lalu. Namun, catatan di situs Kementerian Hukum dan HAM , tidak ditemukan informasi mengenai yayasan tersebut.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Susun Penataan dan Harga Beras, Kemendag Bentuk Tim Gabungan

  • Lantik Dua Staf Ahli, Sri Mulyani Minta Agar Kreatif Kelola Keuangan
  • Tak Miliki UDD, 18 kabupaten/kota di Aceh Krisis Darah
  • FA Kurangi Sanksi Joey Barton

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.