Satgas Kesehatan TNI Polri Sisir Wilayah Terpencil di Penjuru Papua yang Rawan Penyakit

Kapolda Papua Boy Rafli memperkirakan angka penderita gizi buruk cukup tinggi, mencapai 10 ribu hingga 15 ribu orang. Ia mencontohkan kasus tambahan yang ditemukan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Rabu, 24 Jan 2018 22:00 WIB

Dokter spesialis anak dari TNI, Rachmanto menangani seorang pasien gizi buruk di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Rab (17/1/2018). (Foto: KBR/Katarina Lita)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI bersama Markas Besar TNI telah menindak lanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan guna melakukan pemetaan wilayah rawan penyakit di seluruh wilayah Papua.

Pembentukan tim dilakukan oleh Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih Papua. 

Kapolda Papua Boy Rafli Amar mengatakan Satgas Kesehatan Polri-TNI itu sudah mulai melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah terpencil di Provinsi Papua yang rawan penyakit. 

"Bapak Presiden memberikan tugas kepada kami dari Polri dan TNI, dalam hal ini Polda Papua dan Kodam Cendrawasih untuk membuat Satuan Tugas Kesehatan. Kami akan bekerja proaktif. Satgas akan melakukan mapping daerah-daerah yang rawan wabah penyakit," kata Boy Rafli di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Perintah tersebut muncul setelah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Lebih dari 60 anak dan balita meninggal antara September 2017 hingga Januari 2018. Hingga saat ini pasien gizi buruk dan campak masih ditemukan di Kabupaten Asmat. 

Kapolda Papua Boy Rafli Amar mengatakan kondisi geografis di wilayah Kabupaten Asmat yang terisolasi menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses transportasi untuk menjangkau logistik dan keperluan pokok lainnya. 

"Tetapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan, kita bisa menjangkau ke lokasi tempat mereka," kata Boy Rafli.

Terkait kondisi gizi buruk di Papua, Boy Rafli memperkirakan angka penderita cukup tinggi mencapai 10 ribu hingga 15 ribu orang. Ia mencontohkan kasus tambahan gizi buruk yang ditemukan di Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa hari lalu.

Baca juga:

Penanganan di Kabupaten Asmat

Dari segi logistik bantuan, kata Boy, saat ini jumlahnya mulai membanjir tiba di Kota Timika, Papua. Sayangnya, kata Boy Rafli, lokasi tinggal masyarakat yang hendak dituju, yang terpencil dan cukup jauh menyebabkan penanganan terkendala. Apalagi jika cuaca buruk dan aliran sungai untuk moda transportasi air kerap mengalami pasang surut. Medan seperti itu, kata Boy Rafli, tidak selalu dapat dilewati.

"Kalau hari ini bantuan dan pelayanan kesehatan masih dilaksanakan. Beberapa bahan makanan termasuk juga susu, termasuk juga untuk orang dewasa, itu juga datang membanjir ke Asmat. Jadi kita berterima kasih. Kita ikut mengirimkan dari Timika ke Asmat," ucapnya. 

Jika bahan bantuan logistik cukup banyak, untuk persediaan vaksin campak atau vaksin pencegahan penyakit saat ini masih kurang. Boy Rafli memperkirakan dibutuhkan sekitar dua ribu hingga tiga ribu vial vaksin campak untuk wilayah Kabupaten Asmat. 

Begitu juga tenaga medis, masih banyak daerah di wilayah Papua yang tidak terjangkau layanan medis tingkat pertama seperti Puskesmas atau Puskesmas pembantu. Boy Rafli tengah meminta bantuan tenaga dokter ke Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri di Jakarta.

"Jadi program dokter muda, dokter magang, memang diharapkan bisa hadir di Papua. Sehingga bisa mengisi pos yang kosong terutama Kepala Puskesmas. Seperti di Asmat itu beberapa Puskesmas malah tidak ada dokternya," tambah Boy Rafli. 

Sementara itu, pengiriman bantuan logistik serta obat-obatan dan tenaga medis ke beberapa wilayah di Kabupaten Asmat, Papua yang terkena wabah campak tidak hanya terkendala kondisi geografis, namun juga cuaca buruk. 

Juru bicara Kepolisian Daerah Provinsi Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan saat ini sebagian besar wilayah di Papua memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem seperti angin kencang. 

Hal itu membuat pengiriman bantuan tidak bisa dilakukan menggunakan transportasi udara. Sedangkan pengangkutan menggunakan transportasi laut juga hanya bisa dilakukan secara bertahap.

"Letak distrik di Asmat itu 70 persen rawa-rawa. Jadi dari satu titik ke titik alat angkutnya adalah transportasi sungai, transportasi air. Kami pun dari dua hari ini belum bisa naik. Pesawat rusak dan dari Mimika mau naik juga belum bisa karena faktor angin. Situasi cuaca tidak mendukung. Kalau perjalanan lewat sungai itu empat jam kita juga mesti perlu kewaspadaan," kata Mustafa Kamal kepada KBR, melalui sambungan telepon, Rabu (24/1/2018).

Baca juga:

Satgas Kesehatan 10 Hari

Mustofa Kamal menambahkan banyak desa yang terkena wabah campak dan gizi buruk di Papua kondisinya sulit diakses. Hal itu juga menyulitkan pengiriman tenaga medis baik bantuan dari Polri maupun TNI untuk menangani secara cepat para korban gizi buruk dan campak. 

"Ternyata kondisi di Pegunungan Bintang itu lokasinya jauh dari ibukota kabupaten. Dari kabupaten ke distrik harus naik pesawat, lalu dari distrik ke desa juga harus jalan kaki selama 12 jam. Di sana ada klinik tapi fasilitas klinik tidak standar, tidak sesuai dengan klinik yang ada. Kliniknya saja tidak standar bagaimana dengan dokternya, malah tidak ada dokter," kata Mustafa Kamal.

Menurut Mustafa Kamal, TNI dan Polri telah bekerjasama membentuk Satgas Kesehatan sesuai mandat Presiden Joko Widodo. Satgas itu, kata Kamal, sudah beroperasi selama 10 hari. 

"Satgas sudah berjalan 10 hari. Memang kami baru bergerak saat ada KLB, tidak dari September. Karena tugas pokok kami bukan itu, kami hanya membantu. Saya juga belum pantau bantuan dari Kemenkes, mungkin besok berbarengan dengan kunjungan Menteri Kesehatan ke sini," tambah Kamal.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.