Kontras Kecam Pengangkatan Eks Panglima Jadi Kepala KSP

"Pernah beberapa kali menyatakan bahwa sebaiknya tidak lagi mengingat pelanggaran HAM masa lalu."

Kamis, 18 Jan 2018 08:39 WIB

Dari kiri ke kanan, Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna diambil sumpah jabatannya saat pelantikan pejabat negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). (Fot

KBR, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk meletakkan pensiunan militer, Moeldoko, sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Kepala Bidang Advokasi Kontras Putri Kanesia khawatir kinerja KSP dalam urusan penuntasan kasus HAM masa lalu justru akan mengalami kemunduran.

Kontras mencatat ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI, Moeldoko beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang justru mendukung agar proses hukum kasus-kasus HAM dihentikan.

"Dalam beberapa statementnya yang kami dokumentasikan, pernah beberapa kali menyatakan bahwa sebaiknya tidak lagi mengingat pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan mendorong Kejaksaan Agung membentuk tim kebenaran supaya tidak ada lagi pengadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu," ujar Putri saat dihubungi KBR, Rabu(17/1).

Presiden Jokowi Rabu (17/01)  melantik bekas Panglima TNI Moeldoko menggantikan Teten Masduki yang berlatarbelakang aktivis antikorupsi. Selama ini, KSP sudah  ditugasi membantu mencari formula penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

Wacana pembentukan tim khusus menangani masalah ini sempat muncul  2016. Akhir tahun lalu, Tenaga Ahli Utama KSP Ifdhal Kasim mengatakan presiden akan segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengadilan untuk mempercepat penanganan 11 kasus pelanggaran HAM.

Namun, Putri pesimistis hal itu bisa terealisasi. Sebab, sejumlah anggota TNI selama ini disebut-sebut terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu. Beban ini menurutnya akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi dalam urusan HAM.

Kontras justru semakin meragukan komitmen pemerintahan Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Ditambah lagi tahun 2018 adalah tahun politik saat  Jokowi sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2019.

"Nuansa politik dua tahun ini akan lebih mewarnai, jadi mungkin isu HAM akan mulai terpinggirkan. Tapi bisa juga isu ini akan dibahas tapi dalam rangka untuk mencari dukungan dan lain-lain."  

Sementara itu Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai langkah Presiden Joko Widodo  memasukkan nama Moeldoko dan Idrus Marham, merupakan strategi melanggengkan rezim kekuasaan. Arbi mengatakan, Jokowi memerlukan tiga hal untuk kembali memenangkan pemilu pada 2019 mendatang, yakni dukungan PDI-Perjuangan dan Partai Golkar, serta kawalan dari militer.

Menurut Arbi, masuknya Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan akan memperkuat posisi Jokowi di lingkaran militer dan purnawirawan, meski bukan secara suara.

"Reshuffle kali ini walaupun itu bersifat terbatas, tetapi amat strategis menghadapi pilpres dan menghadapi masa depan Indonesia versi rezim penguasa sekarang. Harus ada persiapan di belakang, nah di sini tentara. Tidak pusing-pusing amat, yang penting ada tungku ketiga yang bisa mengkomunikasikan rezim kepada kalangan militer. Anda jangan pikir kemampuan-kemampuan. Tidak ada soal kemampuan di sini," kata Arbi kepada KBR, Rabu (17/01/2018).

Arbi mengatakan, Jokowi memang pasti mengantongi dukungan dari PDI-Perjuangan. Namun, dukungan partai besar lain seperti Golkar juga penting, sehingga Jokowi memilih mempertahankan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, meski merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Bahkan, Jokowi menambah kursi menteri untuk Golkar dengan memasukkan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Adapun untuk mendapat dukungan militer, Jokowi juga menambah memasukkan Moeldoko sebagai Kepala KSP. Menurut Arbi, Jokowi ingin menggalang kekuatan untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden dalam Pemilu mendatang.

Dalam reshuffle kali ini, Arbi berkata, Jokowi tak terlalu memperhatikan kemampuan Idrus maupun Moeldoko lantaran fokus pada pengamanan suara untuk Pemilu. Menurut Arbi, posisi Moeldoko juga untuk memperkuat posisinya dalam persiapan melawan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Selama ini kita sering mendengar berita mengenai orang yang meninggal akibat penyakit diabetes, sehingga menjadikan diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditakuti.