Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

"Kalau Kapolda tidak melakukan reaksi atau respon yang tepat untuk menangani itu dengan segenap sumber dayanya, maka Kapoldanya saya copot, Kapolresnya juga copot," tegas Tito.

Rabu, 24 Jan 2018 21:11 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian meminta anggota Polri di seluruh wilayah di Indonesia mewaspadai konflik sosial di wilayah masing-masing. 

Ia juga meminta anak buahnya melakukan pemetaan wilayah konflik sosial, agar tidak sampai meledak. 

"Polri harus bisa membuktikan mampu menjaga Kamtibmas. Penekanan saya cuma satu yang paling utama, yaitu konflik sosial. Kasus-kasus konvensional terjadi, curanmor misalnya, sering terjadi dalam satu hari satu kota, akan membuat pemerintah dan masyarakat terganggu, dan lumpuh kegiatannya," kata Kapolri di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Yang lebih membahayakan, kata Tito, adalah konflik sosial berbau suku, agama, ras dan adat istiadat (SARA). Tito meminta Polri memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam mencegah konflik sosial. Kata Tito, jangan sampai Polri mengatasi konflik sosial dalam waktu yang lama.

"Konflik sosial massal, berbau suku, ras, seperti Tanjung Balai beberapa waktu lalu di Sumatera Utara, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi lagi. Cukuplah Ambon, cukuplah Poso. Poso dan Ambon kita selesaikan dalam waktu yg sangat lama," kata Tito.

Baca juga:

Karena itu, Tito Karnavian memerintahkan para pejabat Polri di berbagai tingkatan segera melakukan pemetaan konflik sosial sebelum membesar. Tito tidak segan memantau kinerja para anak buahnya.

"Selesaikan potensi konflik itu jangan sampai meledak. Kalau sampai meledak, maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim. Tim Irwasum dan Tim Propam. Kuncinya adalah yang saya tugaskan kepada Propam dan Irwasum, cek apakah konflik itu terjadi tanpa ada informasi intelijen, baik dari jajaran intelijen maupun Binmas kepada para kepala satuan, Kapolres atau Kapolda," kata Tito. 

Tito tidak segan mencopot jabatan para pejabat Polri di daerah, apabila tidak merespons tugas pemetaan wilayah konflik itu.

"Kalau ternyata tidak ada dari jajaran intelijen, Binmas. Copot pimpinan Binmas, copot pimpinan intelnya. Berarti mereka nggak kerja. Tingkat Polres, Kasat, Intel copot, Kasat Binmas copot. Tingkat Polda copot, kemudian Dirbinmas copot juga," tambah Tito.

"Tapi kalau fooding sudah diberikan, fooding intelijen sudah disampaikan bahwa akan terjadi potensi konflik akan meledak dan disampaikan ke Kapolda. Kalau Kapolda tidak melakukan reaksi atau respon yang tepat untuk menangani itu dengan segenap sumber dayanya, maka Kapoldanya saya copot, Kapolresnya juga copot," tegas Tito. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.