Tim KLHS Temukan Indikasi Kawasan Karst di CAT Watuputih, Tapi...

Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rembang menemukan indikasi kawasan karst di Cekungan Air Tanah Watuputih.

Senin, 23 Jan 2017 12:40 WIB

Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi penolakan pendirian pabrik semen, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/1). Foto: Antara


KBR, Jakarta - Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rembang menemukan indikasi kawasan karst di Cekungan Air Tanah Watuputih. Dirjen Planologi KLHK, San Afri Awang, mengatakan hasil cek lapangan tim KLHS Rembang menemukan ponor di beberapa titik. Namun, kata dia, tim masih membutuhkan tambahan data untuk benar-benar bisa menyimpulkan apakah seluruh CAT adalah kawasan karst sehingga tidak boleh ditambang. Itu sebab, kata dia, pihaknya meminta Menteri ESDM untuk ikut meneliti status CAT.

"Di beberapa areal yang kita cek itu memang itu ada terindikasi aliran air di bawah tanahnya, cuma seberapa panjang itu kan harus ada penelitian lebih dalam, tapi indikasi itu ada, sehingga kami katakan itu terindikasi ada terpenuhinya syarat-syarat bentang alam karst itu. (Ada wilayah yang masih bisa ditambang?) Nah, itu juga bagian yang belum selesai, makanya kita meminta kepada Menteri ESDM, untuk secara bersama-sama melakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan teknologi yang memadai agar kita tahu apakah sebagian atau semua," kata San Afri Awang di kompleks Istana, Senin (23/1/2017).

Dirjen Planologi KLHK, San Afri Awang, mengakui telah ada penelitian sebelumnya yang dibuat Pemda dan Badan Geologi pada tahun 1998. Kata dia, hasil kesimpulan tim saat itu menyebutkan masih ada bagian dari CAT Watuputih yang boleh ditambang.

"Kalau dari hasil penelitian tahun 1998, yang dibuat oleh Pemda dan Badan Geologi, itu dinyatakan memang ada bagian-bagian yang dapat ditambang," ujar dia.

Hasil kesimpulan tersebut, menjadi dasar penerbitan sekitar 18 Izin Usaha Penambangan (IUP) di kawasan Watuputih. Belasan izin tersebut dikeluarkan pemda bahkan sebelum PT Semen Indonesia mengantongi izin.

"Di situ ada 18 izin yang sudah ada di sana, yang nambang kapur di daerah Watuputih, sudah ada 18 IUP, tentu dari pemda. Itu sebelum PT Semen (Indonesia)," imbuh San Afri.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga telah meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk memberikan data tentang CAT Watuputih. Kata dia, tim membutuhkan sebanyak mungkin data dan hasil kajian agar diperoleh kesimpulan akurat.

"Karena menurut informasi Jateng punya data banyak, tapi kita belum dapat, dan saya sudah kontakan Pak Jonan, beliau akan bantu dari pusat geologinya, aka melakukan penelitiannya," kata Siti.

Baca juga:
Geolog Sebut Kawasan CAT di Rembang Bisa Ditambang, Apa Alasannya?
KLHS, Menteri Siti Minta ESDM Kaji Cekungan Air Tanah di Rembang



Perlu Kesepakatan untuk Menetapkan CAT Watuputih

Bekas Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono, ikut bicara mengenai perdebatan soal boleh tidaknya kegiatan penambangan kapur di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono mengatakan, harus ada kesepakatan para ahli untuk menentukan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sebagai bagian dari Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) atau tidak.

Jika kawasan itu masuk bagian KBAK, maka kawasan itu harus dilindungi dan tidak boleh ada kegiatan penambangan, baik di dalam lingkungan CAT atau di luar CAT.

Surono mengatakan sejauh ini penelitiannya menemukan kemungkinan besar cekungan CAT di wilayah itu mask Kawasan Bentang Alam Karst.

"Harus ada pembuktian-pembuktian. Bahwa secara ilmiah banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu harus menjadi titik temu untuk mencapai satu kesepakatan. Kalau lihat secara umum, tidak secara khusus selama ini dipermasalahkan, ya besar kemungkinan ke arah sana (CAT Watuputih masuk KBAK)," kata Surono melalui sambungan telepon, Senin (16/1/2017).

Ia juga menjelaskan penetapan CAT menjadi KBAK, harus melalui rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah. Rekomendasi ini nantinya akan diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Polemik Semen Rembang, Jokowi Diminta Turun Tangan




Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau