Tagih Pencairan Sisa ADD, Ratusan Desa di Nunukan Ancam Mogok Lagi

"40 persenkan belum cair, sehingga RT, staff desa, BPD, posyandu, itu semuanya belum menerima insentif mereka. Termasuk operasional kantor kami juga beli kertas beli ini ya sudah tidak ada,”

Rabu, 04 Jan 2017 20:04 WIB

Alokasi Dana Desa tak cair ratusan desa dan kelurahan di Kabupaten Nunukan mogok berikan layanan kepada warga. (Foto: KBR/Adhima S.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR,Nunukan– Ratusan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara hari ini kembali membuka layanan kepada masyarakat. Sebelumnya   aparat desa mogok memberikan layanan kepada warga karena Alokasi Dana Desa Desa ADD tahap 2 Tahun 2016 tidak cair. Akibatnya mereka  kesulitan membayar biaya operasional dan  membayar hutang kegiatan kepada pihak ketiga.

Sekretaris Desa Binusan Ramli mengatakan, Pemerintah baru mencairkan 60 persen dari  564 juta anggaran dana desa yang seharusnya diterima desa Binusan.

”Dana Desa yang 40 persenkan belum cair, sehingga RT, staff desa, BPD, posyandu, itu semuanya  belum menerima insentif mereka. Termasuk operasional kantor kami juga beli kertas beli ini ya sudah tidak ada,” ujar Ramli Rabu (04/01/2017). 

Ramli menyayangkan langkah pemerintah daerah yang tidak memberitahukan kepada pihak desa terkait ketidak mampuan keuangan pemerintah daerah. Kata dia, bila ada pemberitahuan   desa bisa mengantisipasi dengan menghapus kegiatan untuk menghemat anggaran.

Ramli menilai Pemkab lambat mengeluarkan surat edaran terkait ketidak mampuan  membayar ADD.

“Kalau pemda kemarin menyampaikan kami tidak punya uang, cepat cepat kita bikin APBDes Perubahan kan,” imbuh Ramli.

Para aparat desa memberikan waktu kepada pemerintah daerah selama satu minggu kedepan untuk memberikan penyelesaian pembayaran ADD.  Mereka mengancam akan kembali mogok memberikan pelayanan kepada warga jika pemerintah tidak bisa menyelesikan permasalahan ADD.

Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan  melalui surat edaran tertanggal 29 Desember 2016 menyatakan bahwa defisit anggaran  membuat  tidak mampu membayar Alokasi Dana Desa sebesar 16 milyar rupiah untuk 232 desa dan kelurahan. Pemerintah daerah beralasan, penerimaan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan dalam APBD Nunukan tahun 2016 tidak tercapai.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.